Berita

Politik

Soal RUU Pemilu, Demokrat Setuju Elit Parpol Tak Harus Ketemu Presiden

SELASA, 04 JULI 2017 | 11:51 WIB | LAPORAN:

. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto tidak setuju pembicaraan soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam RUU Pemilu yang tidak kunjung menemui titik temu harus dirembukkan dengan Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, untuk membahas presidential threshold, elit partai hanya perlu bertemu dengan menteri terkait selaku perpanjangan tangan presiden.

"Bertemu tak harus juga dengan presiden, bisa saja melalui menterinya. Menteri kan kepanjangan tangan presiden," kata Agus, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).


Hal ini senada dengan pernyataan Menko polhukam, Wiranto yang menilai elit parpol tak perlu memaksa untuk bertemu presiden hanya untuk membahas presidential threshold. Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu, para elit parpol hanya perlu bertemu dirinya, yang kemudian hasil pertemuan akan dikomunikasikan ke presiden.

Dipertegas, apakah para elit parpol hanya perlu ketemu Wiranto, Agus bilang hal itu masih dikoordinasikan. Dia bahkan lebih setuju jika pertemuan dilakukan bukan antara elit parpol dengan pemerintah, melainkan DPR dengan memerintah.

"Masih koordinasi, dan belum diputuskan. Jadi lebih baik pertemuan ide daripada pertemuan fisik. Keinginan pemerintah dan sebagian DPR banyak yang tak sama sehingga apabila di DPR dan pemerintah kan nggak baik. Jadi pertemuan dengan DPR semoga bisa terjadi, nggak harus fisik, tapi pendapat dengan pendapat, bisa saja dengan Menkopolhukam, dan lain-lain. Mekanismenya kalau rapat koordinasi dengan presiden bisa, dengan Menko Polhukam bisa dengan raker," jelasnya.

Lebih lanjut Agus menekankan, Fraksi Partai Demokrat tetap menginginkan untuk meniadakan presidential threshold alias nol persen. Namun ia mengakui partainya bukanlah partai dengan suara mayoritas. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mau berdialog.

"Kami (Demokrat) menempati posisi 10,9 persen sehingga semuanya harus dibicarakan dan sama-sama keinginan Demokrat paling tidak ada yang diakomodir, kita cari titik temu. Barangkali itu jalan yang terbaik," tukas Agus. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya