Pemerintah berencana memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berdasarkan perbincangan terakhir bersama Presiden Joko Widodo, kajian pemindahan ibu kota termasuk skema pendanaan akan rampung tahun ini.
"Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang di kantornya, Menteng, Jakarta (Senin, 3/7).
Dia menjelaskan, terdapat beberapa aspek yang dikaji dalam rencana pemindahan ibu kota, mulai dari penentuan lokasi, estimasi biaya, dan tata kota. Bappenas sendiri yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan proyek tersebut.
Menurut Bambang, pemerintah perlu waktu sekitar tiga tahun untuk membuat sebuah wilayah menjadi ibu kota.
"Mungkin butuh waktu tiga empat tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahannya," katanya.
Bambang menambahkan, kajian dasar pemindahan ibu kota terkait pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lain yang tidak seimbang.
"Jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lain maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Di sana juga akan dibangun kantor presiden serta kantor kementerian. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan," imbuhnya.
[wah]
