Berita

Politik

The End Of Plutocracy

SENIN, 03 JULI 2017 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

SALAH satu strategi plutocratz adalah "divide and rule" via kamuflase rasis. Selain menyebar racun ideologi liberal free-market dan mendukung rezim diktator fasis seperti Agusto Pinochet.

Plutocracy sebagai varian obligarki sulit ditumpas. James Madison, The 4th President of the United States berkata: "Never fear. The iron law of oligarchy always obtains."

Satu-satunya natural dead bagi para plutocrat adalah revolusi sosial. Gap antara kaya-miskin, ekstrim poverty, massive inequality merupakan faktor utama dari semua revolusi.


Jadi, proposal Sri Bintang Pamungkas soal income dan wealth tax tidak mungkin terjadi saat negara dikuasai sepenuhnya oleh "predatory plutocracy" (Joseph Pulitzer). Presiden Indonesia bukan Franklin D Roosevelt yang berani memberlakukan pajak 94% on all income over $200,000. Itu pun digergaji Congress menjadi 86.45%.

Kemiskinan meradang adalah prime mover revolusi Xinhai 1911. Rakyat kelaparan saat Empress Dowager Cixi tidur-tiduran di istana. Dia gunakan dana angkatan laut untuk membangun her own Summer Palace. Menyebabkan kekalahan China dalam Sino-Japanese War (1894-95).

Kemiskinan bikin philosophers enlightenment dan rakyat bangkit melawan Catholic Church dan King Louis XVI di Revolusi Perancis.

Perancis didera krisis finansial. Akibat ikut Seven Years War dan American Revolution. Petani kelaparan. Dissatisfaction terhadap monarki merebak. Alhasil, King Louis dan Maria Antoinette (Madame deficit) dipancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.

Persoalan injustice memicu 13 states Amerika merilis revolusi dan memisahkan diri dari British Empire.

Plutarch (Greek historian) memberi warning. Dia bilang, "an imbalance between rich and poor is the oldest and most fatal ailment of a Republic".

Komunitas Tionghoa bisa jadi kolateral damage revolusi sosial bila mendukung Chinese plutocratz dan antek-anteknya. Menyatu dengan rakyat terbanyak. Selamatkan Indonesia dari kehancuran.[***]

Penulis Merupakan Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi
 

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:14

KPK Hormati Putusan Hakim, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Tetap Berlanjut

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:12

Naik Transjakarta Kini Bisa Bayar Tiket Pakai QRIS Tap BRImo

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:06

Marak OTT Kepala Daerah, Kemendagri Harus Bertindak

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:01

RDF Plant Rorotan Diaktifkan Usai Longsor TPST Bantargebang

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:47

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Dimulai Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:44

Lantik Pengurus DPW PPP Gorontalo, Mardiono Optimistis Menuju 2029

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:43

Harga Bitcoin Terkoreksi Tipis

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:34

Emas Logam Mulia Naik Rp40 Ribu, Dekati Harga Rp3,1 Juta per Gram

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:29

Viral Mobil Pickup Impor India untuk Koperasi Desa Tiba di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya