Berita

Politik

The End Of Plutocracy

SENIN, 03 JULI 2017 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

SALAH satu strategi plutocratz adalah "divide and rule" via kamuflase rasis. Selain menyebar racun ideologi liberal free-market dan mendukung rezim diktator fasis seperti Agusto Pinochet.

Plutocracy sebagai varian obligarki sulit ditumpas. James Madison, The 4th President of the United States berkata: "Never fear. The iron law of oligarchy always obtains."

Satu-satunya natural dead bagi para plutocrat adalah revolusi sosial. Gap antara kaya-miskin, ekstrim poverty, massive inequality merupakan faktor utama dari semua revolusi.


Jadi, proposal Sri Bintang Pamungkas soal income dan wealth tax tidak mungkin terjadi saat negara dikuasai sepenuhnya oleh "predatory plutocracy" (Joseph Pulitzer). Presiden Indonesia bukan Franklin D Roosevelt yang berani memberlakukan pajak 94% on all income over $200,000. Itu pun digergaji Congress menjadi 86.45%.

Kemiskinan meradang adalah prime mover revolusi Xinhai 1911. Rakyat kelaparan saat Empress Dowager Cixi tidur-tiduran di istana. Dia gunakan dana angkatan laut untuk membangun her own Summer Palace. Menyebabkan kekalahan China dalam Sino-Japanese War (1894-95).

Kemiskinan bikin philosophers enlightenment dan rakyat bangkit melawan Catholic Church dan King Louis XVI di Revolusi Perancis.

Perancis didera krisis finansial. Akibat ikut Seven Years War dan American Revolution. Petani kelaparan. Dissatisfaction terhadap monarki merebak. Alhasil, King Louis dan Maria Antoinette (Madame deficit) dipancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.

Persoalan injustice memicu 13 states Amerika merilis revolusi dan memisahkan diri dari British Empire.

Plutarch (Greek historian) memberi warning. Dia bilang, "an imbalance between rich and poor is the oldest and most fatal ailment of a Republic".

Komunitas Tionghoa bisa jadi kolateral damage revolusi sosial bila mendukung Chinese plutocratz dan antek-anteknya. Menyatu dengan rakyat terbanyak. Selamatkan Indonesia dari kehancuran.[***]

Penulis Merupakan Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi
 

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya