Berita

Politik

The End Of Plutocracy

SENIN, 03 JULI 2017 | 15:53 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

SALAH satu strategi plutocratz adalah "divide and rule" via kamuflase rasis. Selain menyebar racun ideologi liberal free-market dan mendukung rezim diktator fasis seperti Agusto Pinochet.

Plutocracy sebagai varian obligarki sulit ditumpas. James Madison, The 4th President of the United States berkata: "Never fear. The iron law of oligarchy always obtains."

Satu-satunya natural dead bagi para plutocrat adalah revolusi sosial. Gap antara kaya-miskin, ekstrim poverty, massive inequality merupakan faktor utama dari semua revolusi.


Jadi, proposal Sri Bintang Pamungkas soal income dan wealth tax tidak mungkin terjadi saat negara dikuasai sepenuhnya oleh "predatory plutocracy" (Joseph Pulitzer). Presiden Indonesia bukan Franklin D Roosevelt yang berani memberlakukan pajak 94% on all income over $200,000. Itu pun digergaji Congress menjadi 86.45%.

Kemiskinan meradang adalah prime mover revolusi Xinhai 1911. Rakyat kelaparan saat Empress Dowager Cixi tidur-tiduran di istana. Dia gunakan dana angkatan laut untuk membangun her own Summer Palace. Menyebabkan kekalahan China dalam Sino-Japanese War (1894-95).

Kemiskinan bikin philosophers enlightenment dan rakyat bangkit melawan Catholic Church dan King Louis XVI di Revolusi Perancis.

Perancis didera krisis finansial. Akibat ikut Seven Years War dan American Revolution. Petani kelaparan. Dissatisfaction terhadap monarki merebak. Alhasil, King Louis dan Maria Antoinette (Madame deficit) dipancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.

Persoalan injustice memicu 13 states Amerika merilis revolusi dan memisahkan diri dari British Empire.

Plutarch (Greek historian) memberi warning. Dia bilang, "an imbalance between rich and poor is the oldest and most fatal ailment of a Republic".

Komunitas Tionghoa bisa jadi kolateral damage revolusi sosial bila mendukung Chinese plutocratz dan antek-anteknya. Menyatu dengan rakyat terbanyak. Selamatkan Indonesia dari kehancuran.[***]

Penulis Merupakan Aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi
 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya