Berita

Hukum

Menkumham Yasonna Laoly Janji Penuhi Panggilan KPK Siang Nanti

SENIN, 03 JULI 2017 | 05:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui sebelumnya sempat mangkir dari beberapa kali panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mantan anggota Komisi II DPR ini menegaskan ketidakhadirannya tersebut bukan karena enggan untuk memberikan keterangan terkait kasus suap proyek E-KTP. Semata-mata karena jadwal pemanggilan berbenturan dengan kegiatannya selaku menteri.

Karena itu dia menegaskan akan menyambangi KPK Senin pukul 11.00 Wib nanti (3/7).


"Saya sebagai warga negara yang baik siap dipanggil datang dan sebagai saksi sudah saya sampaikan semua yang saya tahu soal kasus e-KTP kepada penyidik," ungkap Yasonna lewat siaran pers kemarin.

Politikus PDI Perjuangan ini sendiri mengaku kaget ketiga mendengar namanya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan e-KTP sebesar 84 ribu dollar AS.

"Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP," ungkapnya.

Karena itu, dia akan mengklarifikasi tuduhan tersebut. [Baca: Yasonna Juga Disebut Terima Uang E-KTP]

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengakui Yasonna akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Selain Yasonna, sejumlah anggota DPR saat proyek E-KTP tersebut bergulir juga akan dimintai keterangan. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya