Berita

Hary Tanoe

Hukum

Ketua GPII: Laporan Jaksa Y Terhadap HT Mengada-Ada

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 17:10 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penetapan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka kasus ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto dinilai berlebihan.

Apalagi sebenarnya pelaporan kasus tersebut jaksa Yulianto terlalu mengada-ada. Karena adanya ancaman tersebut sendiri masih dipertanyakan.

"Laporan tuduhan HT melakukan pengancaman itu masih berisfat sumir bahkan terkesan mengada-ada," jelas Ketum PP-GPII, Karman BM, dalam keterangannya petang ini (Jumat, 23/6).


Pengusutan kasus tersebut dinilai tak lepas dari sikap politik Hary Tanoe yang kritis dan bersebrangan dengan kandidat tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

"Namun sebagai negara hukum, kita tetap meyakini bahwa institusi Kepolisian akan bertindak fair dan objektif. (Polisi) Menjadi alat hukum bukan alat kekuasaan, apalagi sekadar diperalat oknum kejaksaan," ungkapnya.

Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo itu telah menjadi aset nasional. Sebagai pengusaha profesional, dia telah membangun bisnis dan kekayaannya bukan didasari mengemplang kekayaan negara.

Terlebih HT sebagai warga negara Indonesia selama ini dikenal sebagai figur yang memiliki kesantunan luar biasa dan diterima banyak lapisan pribumi. Tidak heran ketika HT mendirikan Partai Perindo mendapat sambutan antusias segenap masyarakat luas Tanah Air.

"Artinya jangan sampai karena sebuah modus kepicikan dan keculasan mengorbankan anak bangsa sekaliber HT, yang contoh sosok maupun figurnya sebagai warga keturunan yang nasionalis sudah jarang dapat dijumpai di Indonesia," tandasnya. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya