Berita

Hary Tanoe

Hukum

Ketua GPII: Laporan Jaksa Y Terhadap HT Mengada-Ada

JUMAT, 23 JUNI 2017 | 17:10 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penetapan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka kasus ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto dinilai berlebihan.

Apalagi sebenarnya pelaporan kasus tersebut jaksa Yulianto terlalu mengada-ada. Karena adanya ancaman tersebut sendiri masih dipertanyakan.

"Laporan tuduhan HT melakukan pengancaman itu masih berisfat sumir bahkan terkesan mengada-ada," jelas Ketum PP-GPII, Karman BM, dalam keterangannya petang ini (Jumat, 23/6).


Pengusutan kasus tersebut dinilai tak lepas dari sikap politik Hary Tanoe yang kritis dan bersebrangan dengan kandidat tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

"Namun sebagai negara hukum, kita tetap meyakini bahwa institusi Kepolisian akan bertindak fair dan objektif. (Polisi) Menjadi alat hukum bukan alat kekuasaan, apalagi sekadar diperalat oknum kejaksaan," ungkapnya.

Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Perindo itu telah menjadi aset nasional. Sebagai pengusaha profesional, dia telah membangun bisnis dan kekayaannya bukan didasari mengemplang kekayaan negara.

Terlebih HT sebagai warga negara Indonesia selama ini dikenal sebagai figur yang memiliki kesantunan luar biasa dan diterima banyak lapisan pribumi. Tidak heran ketika HT mendirikan Partai Perindo mendapat sambutan antusias segenap masyarakat luas Tanah Air.

"Artinya jangan sampai karena sebuah modus kepicikan dan keculasan mengorbankan anak bangsa sekaliber HT, yang contoh sosok maupun figurnya sebagai warga keturunan yang nasionalis sudah jarang dapat dijumpai di Indonesia," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya