Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) merefleksikan pengelolaan aset nasional yang tidak sesuai konstitusi dan Undang-Undang.
Serta maraknya ketidakadilan bagi pekerja pelabuhan hingga praktik outsourcing yang menyalahi aturan. Termasuk yang dilakukan Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
"Ini sesungguhnya sebuah kritik secara terbuka terhadap manajemen Pelindo. Meski pun sudah 2 Dirut Pelindo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, namun masih saja ada yang seenaknya mengangkangi hukum di Indonesia," ujar Ketua Umum FPPI Rieke Diah Pitaloka lewat siaran persnya, Rabu (21/6).
FPPI, kata Rieke, punya alasan khusus mengkritisi manajemen Pelindo, terutama Pelindo II. Pasalnya, pelanggaran aturan dan indikasi korupsi masih kerap terjadi.
Imbasnya, hak-hak pekerja sebagai ujung tombak jasa pelayanan pelabuhan tidak dipenuhi bahkan ada yang di-PHK.
"Saya kira, ini turut membentuk pesimisme kami terhadap pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Selamanya rakyat pekerja yang akan dikorbankan," sesal Rieke.
Selain itu, lanjutnya, kasus-kasus pelabuhan yang belum selesai seperti perpanjangan TPK Koja, Global Bond dan Kalibaru, harus segera diusut tuntas. Seiring dengan selesainya laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketiga hal tersebut.
"Saya optimis kasus Koja, Global Bond dan Kalibaru akan dituntaskan. Karena audit BPK-nya akan segera keluar," ungkap Rieke yakin.
Pernyataan tersebut disamaikan Rieke saat rapat akbar FPPI di Gelanggang Olah Raga Jakarta Utara, Selasa (20/6).
Selain ribuan anggota FPPI, hadir juga, perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketua Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KN ASN) Maryani.
Rapat akbar juga diakhiri zikir bersama dan santunan kepada 100 anak yatim di Jakarta Utara.
[zul]
