PDIP Siap Berdialog Dengan Partai Di Luar Koalisi Usai Lebaran

Sejak awal, PDI Perjuangan selalu terbuka untuk bermusyawarah, utamanya terkait lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum.

"Jadi ruang dialog akan kami buka setelah Lebaran nanti," ungkap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6).

Dialog juga akan dilakukan dengan partai-partai yang berada di luar koalisi pendukung pemerintah. Hasto bahkan mengaku sudah akan bertemu semalam, namun karena pihaknya fokus mempersiapkan acara Haul Bung Karno ke-47 dan peluncuran buku "Bung Karno, Islam dan Pancasila" di Gedung Nusantara IV ini, pertemuan ditunda.

"Tadi malam kami merencanakan bertemu dengan partai lain seperti Gerindra dan Demokrat, hanya kami fokus untuk acara ini jadi pertemuan kami tunda. Sebenarnya semangat bersama-sama cari titik temu sangat kuat," bebernya.

Dipertegas apakah dalam dialog nanti akan ada deal-deal tertentu, misalkan menyangkut penambahan kursi pimpinan DPR RI, MPR, untuk Gerindra, Hasto membantah.

"Enggak bicara barter, tapi bagaimana tiap partai kita dengarkan, dan kita dudukkan pada gambaran yang ideal tentang sistem kita. Tanpa ada sebuah konsep tentang sistem pemerintahan yang kuat, maka segala sesuatu akan jadi transaksi jangka pendek," tegasnya.

Selain Gerindra dan Demokrat, ada lima partai pendukung pemerintah yang dalam pembahasan UU Pemilu, tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Hasto menegaskan bahwa semua partai pendukung pemerintah tetap solid.

"Dalam pertemuan terakhir sudah tercapai tirik temu bersama. karena itu kami coba melangkah untuk gandeng parpol lain," imbuhnya.

Untuk pembahasan UU MD3, lanjut Hasto, PDI Perjuangan hanya memperjuangkan komposisi pimpinan dewan dan AKD yang sesuai dengan asas kesesuaian.

"Ketika enggak ada kesesuaian maka Demokrasi akan tersandera. Ini yang mau kami luruskan. Bukan nambah pimpinan dewan, yang substansi menyatukan kehendak rakyat dalam pemilu harus ada representasi di dalam. susunan pimpinan mpr dan DPR," tandasnya. [zul]