Berita

Patrialis Akbar/Net

Hukum

Ada Kode MK dalam Laporan Pengeluaran Duit Rp 2 Miliar

SENIN, 19 JUNI 2017 | 15:30 WIB | LAPORAN:

Dua terdakwa kasus dugaan suap hakim Mahkamah Konstitusi, Basuki Hariman dan Ng Fenny dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap hakim MK dengan terdakwa Patrialis Akbar.

Dalam kesaksiannya, Ng Fenny selaku Manager PT Imprexindo Pratama mengakui Basuki Hariman, pemilik CV Sumber Laut Pratama, memerintahkan uang Rp 2 miliar diberikan kepada Muhammad Kamaluddin selaku kolega Patrialis.

Untuk mengingat pengeluaran uang tersebut, Ng Fenny menulis singkatan Mohammad Kamaluddin menjadi MK, lantaran sebelumnya Basuki pernah bertemu dengan Kamaludin.


"Kita suka bicara MK, MK itu Muhammad Kamaludin. Saya kasih tahu kantor tulis saja MK. Itu hanya kode-kodean saya dengan Pak Basuki. Saya tidak tahu ada (nama Kamaludin) ada Muhammad-nya," ujarnya di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/6).

Diketahui dalam surat dakwaan Patrialis, Ng memerintahkan Kumala Dewi Sumartono untuk membeli dolar Singapura sekitar Rp 2 miliar. Dewi menukarkan uang tersebut di PT Antara Artha Benua dan mendapat 211.300 dolar Singapura.

Setelah itu, Fenny memerintahkan Dewi agar duit itu diserahkan kepada Sutiknyo selaku kurir untuk selanjutnya diberikan kepada Basuki Hariman di kawasan Bank UOB, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Basuki kemudian bertemu dengan Kamaludin dan menanyakan tentang jadwal pembacaan putusan uji materi UU tentang Kesehatan dan Peternakan Hewan.

Kamaludin menjelaskan, sesuai informasi dari Patrialis, pembacaan putusan ditunda sepekan lagi. Atas kesepakatan dengan Kamaludin, uang tersebut kembali disimpan oleh Basuki.

Patrialis sendiri mengaku kepada Kamaludin, memperjuangkan permohonan uji materi UU tentang Kesehatan dan Peternakan Hewan yang segera akan dibacakan.

Oleh karenanya, Patrialis meminta Kamaludin agar menyampaikan hal tersebut kepada Basuki, yang dipahami memberikan uang Rp 2 miliar kepada Patrialis guna mempengaruhi pendapat para hakim dalam memutus perkara nomor 129/PUU-XIII/2015.[wid]




Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Menhub Prioritas Program dan Anggaran untuk Tingkatkan Keselamatan Transportasi

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:51

DPR Yakin Potongan Aplikasi 8 Persen Bikin Driver Makin Sejahtera

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:48

Kuasa Hukum Pertanyakan Status Tersangka Raudi Akmal

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:25

Nasib Ribuan Pekerja Moker Freeport Diadukan ke Kementerian HAM

Rabu, 24 Juni 2026 | 21:09

Gus Yaqut Dibantarkan ke Rumah Sakit Polri

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:58

Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Penguatan Perbatasan Indonesia di Siem Reap

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:29

Legislator Golkar Apresiasi Dividen PT Telkom Tertinggi

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:15

Connie Minta Jokowi Diadili Terkait Kebijakan IKN

Rabu, 24 Juni 2026 | 20:12

Kuliner Potensi Perkuat Pariwisata di Kancah Internasional

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:53

Harta Kekayaan Menperin Agus Gumiwang Naik 23,2 Persen, Utang Nyaris Rp100 Miliar

Rabu, 24 Juni 2026 | 19:51

Selengkapnya