Kasus Mi Instan Mengandung Babi Tidak Cukup Dijatuhi Sanksi Administrasi

Merujuk pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, peredaran mi instan mengandung babi asal Korea yang tidak mencantumkan peringatan 'mengandung babi' pada label patut diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan pelanggaran atas ketentuan tersebut bisa hukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

"Produk ini tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh UU tentang Pangan dan UU Jaminan Produk Halal. Jadi sanksinya tidak cukup hanya dengan sanksi administrasi berupa denda, penghentian dan penarikan dari peredaran, ganti rugi, atau pencabutan izin saja," ujar Fahira di Jakarta, Senin (19/6).

Fahira menjelaskan, dalam UU Pangan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan produk yang bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk tersebut sebelum membelinya. Sementara, babi dalam UU Jaminan Produk Halal termasuk bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan.

"Jika produk tersebut mengandung babi maka sesuai ketentuan UU harus memberikan keterangan pada label yang ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat, tetapi ini tidak dilakukan. Saya berharap BPOM dan kepolisian berkoordinasi mengusut pelanggaran hukum ini. Kepada konsumen harap lebih teliti, jika ragu melihat kehalalan sebuah produk, lebih baik tidak usah dibeli," tegas Senator Jakarta ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menyatakan empat produk mi instan asal Korea, positif mengandung babi dan memerintahkan kepada Kepala Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia untuk menarik produk mi tersebut terhitung sejak Kamis (15/6). Selain itu, BPOM juga memerintahkan para importir untuk melakukan penarikan produk tersebut dari peredaran karena tidak mencantumkan peringatan 'mengandung babi' pada label. [rus]