Berita

Sofyan Basir/Net

Politik

Relawan Jokowi: Copot Segera Dirut PLN Sofyan Basir

SENIN, 19 JUNI 2017 | 08:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 meminta kepada Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera mencopot Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Alasannya, perkataan dan kinerja Sofyan Basir tidak sejalan dengan prinsip Nawacita.

Hal ini merspon pernyataan Sofyan Basir, "Mau tarif listrik urun? Cabut meterannya!", mejawab pertanyaan wartawan dalam buka puasa bersama dengan para jurnalis di bilangan Jakarta Selatan, Jumat lalu (16/6).

Kepala Divisi Advokasi JNIB Harli Muin mengatakan, apa yang disampaikan Sofyan Basir sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemipin. Dirut PLN itu setara dengan pajabat negara. Apalagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN  menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.


"Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan publik. Direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuata berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat," tegasnya, Senin (19/6).

Sehubungan dengan itu, Harli Muin meminta tanggungjawab Menteri BUMN untuk menertibkan institusi di bawahnya, termasuk menghukum Dirut PLN Sofyan Basir dengan cara mencopotnya.

Diungkapkannya, apa yang disampaikan Dirut PLN itu merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tarif listrik naik yang dirasakan masyarakat semakin memberatkan. Padahal naiknya tarif listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau oleh masayrakat.

"Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita," ucap Harli Muin.

Selanjutnya, Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih Dirut PLN harus didasarkan pada profesionalime bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya.

"Bukankah jabatan Menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh," pungkasnya. [rus]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya