Berita

Arif Nurul Imam

Hukum

Citra Jokowi Semakin Tercoreng Kalau Masih Membiarkan Prasetyo Jadi Jaksa Agung

SENIN, 19 JUNI 2017 | 05:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jaksa Agung HM Prasetyo semakin menunjukkan dirinya tidak profesional. Bahkan dinilai bermain politik, terlebih terkait laporan anak buahnya terhadap Bos MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoe.

Sebelumnya Jaksa Agung menyatakan Hary Tanoe sudah menjadi tersangka perkara ancaman lewat SMS yang dilaporkan Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto ke Bareskrim Polri.

"Jaksa Agung HM Prasetyo melemparkan pernyataan politis, dengan menyebar kabar hoax bahwa Hary Tanoe telah menjadi tersangka. Ini jelas upaya pembunuhan karakter, sebab faktanya hingga saat ini hanya sebagai saksi," ujar analis politik dari Point Indonesia, Arif Nurul Imam, pagi ini (Senin, 19/6).


Pernyataan HM Prasetyo jelas tidak mencerminkan sebagai penegak hukum, melainkan pernyataan politis yang patut diduga punya maksud politis terselubung. Sebab, Bareskrim Polri hingga saat ini menyatakan Hary Tanoe hanya sebagai saksi, bukan tersangka.

Menurutnya, penegak hukum yang bermain politik menjadi preseden buruk bagi wajah penegakan hukum di Tanah Air. Jaksa Agung harus bekerja secara profesional, lepas dari kepentingan politik manapun. "Saya kira, ini layak jadi bahan evaluasi Presiden Jokowi," ungkapnya.

Apalagi sebenarnya, Presiden Joko Widodo semasa kampanye berjanji akan menempatkan tokoh independen, profesional sebagai Jaksa Agung, bukan berasal dari kader partai. Sementara HM Prasetyo sendiri merupakan politikus Partai Nasdem.

"Jika ingin penegakan hukum bisa berjalan adil, Presiden perlu bertindak cepat dengan melakukan reshuffle Jaksa Agung. Jika dibiarkan, bisa berimbas pada kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dianggap sebagai rezim yang tak mampu menegakkan keadilan," tandasnya. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya