Berita

Amien Rais/Net

Hukum

Komnas HAM: Jangan Jadikan KPK Sebagai Alat Pemukul Lawan Politik

SENIN, 19 JUNI 2017 | 02:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai salah seorang aktivis mahasiswa yang ikut mendampingi Amien Rais sejak gerakan reformasi sejak 1998, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, sungguh menyayangkan politisasi dan pembunuhan karakter terhadap tokoh yang pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Amien dituduh seolah-olah melakukan korupsi, khususnya terkait kasus proyek alat kesehatan, bahkan berusaha dikait-kaitkan dengan organisasi yang pernah dipimpinnya, Muhammadiyah.

"Sungguh itu suatu gerakan pembusukan yang sangat keji," tegas Maneger (Minggu, 18/6).


Maneger mengungkapkan Muhammadiyah sudah lahir jauh lebih dulu dari negeri ini. Dalam sejarahnya Muhammadiyah hidup dengan mandiri dan independen. Muhammadiyah itu tidak pernah bergantung pada proposal dan belas kasih rezim penguasa.

"Pembunuhan karakter dan tuduhan keji ini dilakukan oleh para pendengki yang merasa terancam dengan sikap-sikap kritis Amien Rais selama ini. Kami mendesak agar tuduhan keji dan pembunuhan karakter ini segera dihentikan, karena Amien Rais tidak melakukan tindak pidana korupsi apalagi ada kaitannya dengan Muhammadiyah," ucapnya.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah ini mengingatkan stop upaya fitnah dan penghakiman seolah Amien Rais melakukan tindak praktik korupsi.

Apalagi, Majelis Hakim sudah memutuskan tidak akan menindaklanjuti soal aliran dana yang masuk ke rekening Amien Rais. Karena dana yang berasal dari Yayasan Soetrisno Bachir tersebut tidak bisa dipastikan berasal dari proyek pengadaan Alkes.

"Siapa pun perancang dan operator pembusukan tersebut, sebaiknya segera berhenti. Gunakan akal sehat, jangan benturkan Muhammadiyah dengan pemerintah. Gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah, tapi juga akan merugikan bangsa ini," imbuhnya.

Demikian juga, katanya mengingatkan, siapapun aktor intelektual dan eksekutor yang meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya, sebaiknya segera berhenti. "Kembali gunakan akal sehat, jangan benturkan KPK dengan masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah," tekannya lagi.

Karena gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah dan memperlemah KPK, tapi juga akan megancam masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan, itu pasti merugikan bangsa ini.

"Terakhir, kami ingatkan baik-baik, agar siapa pun jangan melanjutkan upaya-upaya meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya. Ada baiknya mereka lebih berani berhadapan langsung dengan Amien Rais. Itu mungkin lebih patriot dan beradab," demikian Maneger Nasution. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya