Berita

Amien Rais/Net

Hukum

Komnas HAM: Jangan Jadikan KPK Sebagai Alat Pemukul Lawan Politik

SENIN, 19 JUNI 2017 | 02:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai salah seorang aktivis mahasiswa yang ikut mendampingi Amien Rais sejak gerakan reformasi sejak 1998, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, sungguh menyayangkan politisasi dan pembunuhan karakter terhadap tokoh yang pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Amien dituduh seolah-olah melakukan korupsi, khususnya terkait kasus proyek alat kesehatan, bahkan berusaha dikait-kaitkan dengan organisasi yang pernah dipimpinnya, Muhammadiyah.

"Sungguh itu suatu gerakan pembusukan yang sangat keji," tegas Maneger (Minggu, 18/6).


Maneger mengungkapkan Muhammadiyah sudah lahir jauh lebih dulu dari negeri ini. Dalam sejarahnya Muhammadiyah hidup dengan mandiri dan independen. Muhammadiyah itu tidak pernah bergantung pada proposal dan belas kasih rezim penguasa.

"Pembunuhan karakter dan tuduhan keji ini dilakukan oleh para pendengki yang merasa terancam dengan sikap-sikap kritis Amien Rais selama ini. Kami mendesak agar tuduhan keji dan pembunuhan karakter ini segera dihentikan, karena Amien Rais tidak melakukan tindak pidana korupsi apalagi ada kaitannya dengan Muhammadiyah," ucapnya.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah ini mengingatkan stop upaya fitnah dan penghakiman seolah Amien Rais melakukan tindak praktik korupsi.

Apalagi, Majelis Hakim sudah memutuskan tidak akan menindaklanjuti soal aliran dana yang masuk ke rekening Amien Rais. Karena dana yang berasal dari Yayasan Soetrisno Bachir tersebut tidak bisa dipastikan berasal dari proyek pengadaan Alkes.

"Siapa pun perancang dan operator pembusukan tersebut, sebaiknya segera berhenti. Gunakan akal sehat, jangan benturkan Muhammadiyah dengan pemerintah. Gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah, tapi juga akan merugikan bangsa ini," imbuhnya.

Demikian juga, katanya mengingatkan, siapapun aktor intelektual dan eksekutor yang meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya, sebaiknya segera berhenti. "Kembali gunakan akal sehat, jangan benturkan KPK dengan masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah," tekannya lagi.

Karena gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah dan memperlemah KPK, tapi juga akan megancam masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan, itu pasti merugikan bangsa ini.

"Terakhir, kami ingatkan baik-baik, agar siapa pun jangan melanjutkan upaya-upaya meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya. Ada baiknya mereka lebih berani berhadapan langsung dengan Amien Rais. Itu mungkin lebih patriot dan beradab," demikian Maneger Nasution. [zul]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Ketika Seekor Ayam Lebih Berharga dari Nyawa Seorang Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 00:21

Disoal Kader, Pergantian Pengurus AMPI Langgar Aturan Organisasi?

Senin, 27 Juli 2026 | 00:20

Inilah Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 00:00

Program Pembangunan Prabowo Memperhatikan Aspek Keberlanjutan

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:29

Gaza for Israel Jika Kita Tetap Diam

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:20

‘API’ Jaringan Umat

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:01

Pakar Hukum: Tersangka Korupsi Bisa Ditetapkan Meski Belum Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:45

Kaesang Pilih Dapil Neraka Lawan Puan, Kejar Legitimasi atau Sensasi?

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:37

Kapitra Ampera Labeli Febrie Adriansyah Maling Gede

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:14

ICW Dapat Bocoran Timses Prabowo-Gibran Sodok Posisi Gantikan Ketua Ombudsman RI

Minggu, 26 Juli 2026 | 21:50

Selengkapnya