Berita

Amien Rais/Net

Hukum

Komnas HAM: Jangan Jadikan KPK Sebagai Alat Pemukul Lawan Politik

SENIN, 19 JUNI 2017 | 02:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai salah seorang aktivis mahasiswa yang ikut mendampingi Amien Rais sejak gerakan reformasi sejak 1998, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, sungguh menyayangkan politisasi dan pembunuhan karakter terhadap tokoh yang pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Amien dituduh seolah-olah melakukan korupsi, khususnya terkait kasus proyek alat kesehatan, bahkan berusaha dikait-kaitkan dengan organisasi yang pernah dipimpinnya, Muhammadiyah.

"Sungguh itu suatu gerakan pembusukan yang sangat keji," tegas Maneger (Minggu, 18/6).


Maneger mengungkapkan Muhammadiyah sudah lahir jauh lebih dulu dari negeri ini. Dalam sejarahnya Muhammadiyah hidup dengan mandiri dan independen. Muhammadiyah itu tidak pernah bergantung pada proposal dan belas kasih rezim penguasa.

"Pembunuhan karakter dan tuduhan keji ini dilakukan oleh para pendengki yang merasa terancam dengan sikap-sikap kritis Amien Rais selama ini. Kami mendesak agar tuduhan keji dan pembunuhan karakter ini segera dihentikan, karena Amien Rais tidak melakukan tindak pidana korupsi apalagi ada kaitannya dengan Muhammadiyah," ucapnya.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah ini mengingatkan stop upaya fitnah dan penghakiman seolah Amien Rais melakukan tindak praktik korupsi.

Apalagi, Majelis Hakim sudah memutuskan tidak akan menindaklanjuti soal aliran dana yang masuk ke rekening Amien Rais. Karena dana yang berasal dari Yayasan Soetrisno Bachir tersebut tidak bisa dipastikan berasal dari proyek pengadaan Alkes.

"Siapa pun perancang dan operator pembusukan tersebut, sebaiknya segera berhenti. Gunakan akal sehat, jangan benturkan Muhammadiyah dengan pemerintah. Gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah, tapi juga akan merugikan bangsa ini," imbuhnya.

Demikian juga, katanya mengingatkan, siapapun aktor intelektual dan eksekutor yang meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya, sebaiknya segera berhenti. "Kembali gunakan akal sehat, jangan benturkan KPK dengan masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah," tekannya lagi.

Karena gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah dan memperlemah KPK, tapi juga akan megancam masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan, itu pasti merugikan bangsa ini.

"Terakhir, kami ingatkan baik-baik, agar siapa pun jangan melanjutkan upaya-upaya meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya. Ada baiknya mereka lebih berani berhadapan langsung dengan Amien Rais. Itu mungkin lebih patriot dan beradab," demikian Maneger Nasution. [zul]

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya