Berita

Amien Rais/Net

Hukum

Komnas HAM: Jangan Jadikan KPK Sebagai Alat Pemukul Lawan Politik

SENIN, 19 JUNI 2017 | 02:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sebagai salah seorang aktivis mahasiswa yang ikut mendampingi Amien Rais sejak gerakan reformasi sejak 1998, Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, sungguh menyayangkan politisasi dan pembunuhan karakter terhadap tokoh yang pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Amien dituduh seolah-olah melakukan korupsi, khususnya terkait kasus proyek alat kesehatan, bahkan berusaha dikait-kaitkan dengan organisasi yang pernah dipimpinnya, Muhammadiyah.

"Sungguh itu suatu gerakan pembusukan yang sangat keji," tegas Maneger (Minggu, 18/6).


Maneger mengungkapkan Muhammadiyah sudah lahir jauh lebih dulu dari negeri ini. Dalam sejarahnya Muhammadiyah hidup dengan mandiri dan independen. Muhammadiyah itu tidak pernah bergantung pada proposal dan belas kasih rezim penguasa.

"Pembunuhan karakter dan tuduhan keji ini dilakukan oleh para pendengki yang merasa terancam dengan sikap-sikap kritis Amien Rais selama ini. Kami mendesak agar tuduhan keji dan pembunuhan karakter ini segera dihentikan, karena Amien Rais tidak melakukan tindak pidana korupsi apalagi ada kaitannya dengan Muhammadiyah," ucapnya.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah ini mengingatkan stop upaya fitnah dan penghakiman seolah Amien Rais melakukan tindak praktik korupsi.

Apalagi, Majelis Hakim sudah memutuskan tidak akan menindaklanjuti soal aliran dana yang masuk ke rekening Amien Rais. Karena dana yang berasal dari Yayasan Soetrisno Bachir tersebut tidak bisa dipastikan berasal dari proyek pengadaan Alkes.

"Siapa pun perancang dan operator pembusukan tersebut, sebaiknya segera berhenti. Gunakan akal sehat, jangan benturkan Muhammadiyah dengan pemerintah. Gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah, tapi juga akan merugikan bangsa ini," imbuhnya.

Demikian juga, katanya mengingatkan, siapapun aktor intelektual dan eksekutor yang meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya, sebaiknya segera berhenti. "Kembali gunakan akal sehat, jangan benturkan KPK dengan masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah," tekannya lagi.

Karena gerakan pembenturan ini, bukan hanya tidak menguntungkan Muhammadiyah dan memperlemah KPK, tapi juga akan megancam masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan, itu pasti merugikan bangsa ini.

"Terakhir, kami ingatkan baik-baik, agar siapa pun jangan melanjutkan upaya-upaya meminjam tangan KPK untuk memukul lawan politiknya. Ada baiknya mereka lebih berani berhadapan langsung dengan Amien Rais. Itu mungkin lebih patriot dan beradab," demikian Maneger Nasution. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya