Berita

Prof. Romli

Hukum

Prof. Romli: Saya Paling Depan Lawan Pembubaran KPK

JUMAT, 16 JUNI 2017 | 08:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pakar hukum Prof. Romli Atmasasmita mengingingatkan bahwa tujuan awal pembentukan KPK adalah untuk mengisi dan memperbaiki kelemahan Kepolisian dan Kejaksaan, sekaligus untuk meraih dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya sampai saat ini KPK masih dibutuhkan. Karena itu dia menolak kalau dibubarkan.

"KPK tdk akan dn tdk boleh dibubarkan; kpk hrs diperkuat kinerja dn akuntabilitasnya: sy paling depan lawan pembubaran kpk!" cuit Prof. Romli lewat akun Twitter @rajasundawiwaha pagi ini.


Dia menegaskan wewenang KPK harus tetap dipertahankan. Namun, pasal yang tidak membolehkan KPK mengeluarkan SP3 harus dihapus. Selain itu, hukum acara penyadapan harus diatur rinci, manajemen perkara termasuk gelar perkara perlu diperbaiki.

Dia menambahkan, seleksi calon pimpinan KPK juga perlu direvisi agar lebih kuat dan punya kredibilitas tinggi di mata publik.

"Tdk boleh ada "job-seeker" di kpk!" tegasnya. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya