Berita

Novel Baswedan

Hukum

Karena Jenderal Diduga Terlibat, TPFG Kasus Novel Baswedan Harus Dibentuk

JUMAT, 16 JUNI 2017 | 06:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzari Simanjuntak kembali mendesak Presiden Joko Widodo memimpin langsung upaya perlawanan dengan membentuk Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) yang melibatkan tokoh-tokoh yang kredibel dan dapat di percaya oleh publik.

"Bila tidak, maka teror-teror terhadap agenda pemberantasan korupsi akan terus dilancarkan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi," tegas Dahnil pagi ini.

Dahnil menyampaikan itu terkait pengusutan kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan.


Menurut Dahnil pembentukan TPFG tersebut semakin penting mengingat karena sudah lebih dari dua bulan atau 66 x 24 jam, polisi belum juga berhasil menangkap teroris penyiraman air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan tersebut.

"Untuk kasus dengan saksi dan data yang cukup (seperti yang disampaikan Novel), penanganan terorisme terhadap Novel Baswedan agaknya sangat lambat. Belum lagi dengan berbagai dugaan keganjilan yang mengarah kepada upaya menutup-menutupi dan melindungi teroris pelaku penyiraman air keras tersebut," ungkap inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini.

Apalagi, adanya kesaksian Novel terkait dengan dugan keterlibatan Jenderal dan pihak-pihak lain yang juga terlibat agaknya harus menjadi perhatian bagi pemimpin tertinggi Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Kasus ini, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian, di tengah adanya dugaan dan kecurigaan kepada institusi terkait.

Oleh sebab itu, Pemuda Muhammadiyah mendesak agar Presiden Joko Widodo secara serius memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi ini. Karena penyerangan terhadap Novel bukan sekedar penyerangan pribadi tetapi adalah teror bagi pemberantasan korupsi.

"Jelas, kasus Novel ini bukan ordinary crime tetapi extraordinary crime yang diduga melibatkan banyak pihak yang justru seharusnya menjadi penegak hukum. Jangan biarkan, hukum dijadikan alat untuk melakukan teror terhadap upaya kebaikan di negeri ini, dan Pak Presiden Joko Widodo harus memimpin langsung upaya perlawanan tersebut," demikian Dahnil. [zul]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Ketika Seekor Ayam Lebih Berharga dari Nyawa Seorang Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 00:21

Disoal Kader, Pergantian Pengurus AMPI Langgar Aturan Organisasi?

Senin, 27 Juli 2026 | 00:20

Inilah Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 00:00

Program Pembangunan Prabowo Memperhatikan Aspek Keberlanjutan

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:29

Gaza for Israel Jika Kita Tetap Diam

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:20

‘API’ Jaringan Umat

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:01

Pakar Hukum: Tersangka Korupsi Bisa Ditetapkan Meski Belum Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:45

Kaesang Pilih Dapil Neraka Lawan Puan, Kejar Legitimasi atau Sensasi?

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:37

Kapitra Ampera Labeli Febrie Adriansyah Maling Gede

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:14

ICW Dapat Bocoran Timses Prabowo-Gibran Sodok Posisi Gantikan Ketua Ombudsman RI

Minggu, 26 Juli 2026 | 21:50

Selengkapnya