Pemerintah seharusnya mencari opsi lain dalam mencari pemasukan anggaran negara ketimbang menyengsarakan rakyat dengan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai buntut pencabutan subsidi.
Begitu dikatakan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah kepada wartawan disela-sela acara buka bersama dengan media internal DPR dan wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
"Saya terus terang soal pencabutan subsidi agak sensitif, apalagi dilakukan sangat masif. Seharusnya pemerintah harus menghitung secara benar apakah pemerintah harus mencabut subsidi atau mencari solusi lain yang tidak membebani rakyat," ujar Fahri.
Idealnya menurut dia, pencabutan subsidi ditunda dulu dan memperbaiki terlebih dulu pengelolaan anggaran termasuk penyerapannya.
"Seharusnya itu dulu yang dilakukan dan diprioritaskan. Kasihan rakyat. Seharusnya mereka diberi kabar baik dan bukan kabar buruk terus," tegasnya.
Menanggapi pernyataan pemerintah Jokowi-JK yang mengatakan jika menaikkan TDL untuk membangun infrastruktur, Fahri menegaskan justru hal itu diluar janji kampanye.
"Pembangunan ya pembangunan tapi jangan bebani rakyat dong.Kalau saja saat kampanye bilang kita bangun infrastruktur dengan mecabut subsidi, pasti tidak akan kepilih. Janganlah bebani rakyat. Kan masih ada opsi lain," imbuhnya.
Dia pun mengaku tidak memahami bagaimana cara pemerintah melakukan koreksi terhadap belanja negara, terutama belanja infrastruktur. Menteri Keuangan kata Fahri harusnya tidak perlu mengumbar kekagetan kalau anggaran negara defisit.
"Menteri keuangan bukan menteri kemarin sore. Sri Mulyani sudah lama menjabat menteri. Lagi pula defisit anggaran kan sebenarnya sudah bisa dideteksi sejak awal. Kalau ada kekeliruan dalam belanja infrastruktur seharusnya diomongin, bukan malam diam dan diam-diam rakyat dibebaniya," pungkasnya.
Fahri Hamzah lebih lanjut menegaskan, dari pada terus menerus rakyat dibebani, lebih baik infrastruktur diprivatisasi.
"Kasihan rakyat kan. Sudah jual saja dan privatisasi infrastruktur seperti jalan tol dan monorail mangkrak kan sederhana jual aja. Atau dikasih ke swasta. Membuat rakyat susah itu berbahaya," demikian Fahri.
[san]
