KPK: Komitmen Presiden Jokowi Perlu Dilakukan Bersama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar tidak ada upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait penggunaan hak angket DPR RI terhadap lembaga anti rasuah.

Pernyataan tersebut ditanggapi positif oleh KPK. Melalui juru bicara Febri Diansyah, KPK menyatakan bahwa dukungan Jokowi sangat diperlukan karena komitmen pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara bersama-sama.

"Kita terima kasih ketika presiden bilang KPK harus kuat, karena komitmen ini perlu dilakukan bersama-sama. Kalau terkait perbaikan yang terjadi di tubuh KPK tentu kita sangat terbuka. Karena itu ada fungsi pengawasan yang dilakukan mulai pengawasan oleh publik, oleh BPK, termasuk pengawasan secara politik dan kelembagaan oleh DPR," jelasnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/6).

Menurut Febri, KPK tidak pernah menutup diri untuk diawasi baik oleh masyarakat ataupun lembaga lainnya. KPK beberapa kali telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR sebagai mitra kerja dalam pembahasan rekomendasi perbaikan kinerja KPK.

"Kita berharap semua pihak melihat apa yang terjadi hari ini lebih pada bagaimana ke depan upaya pemberantasan korupsi bisa semakin kuat. Sehingga masyarakat dan KPK sebagai pihak yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi perlu bersama-sama," ujarnya.

Terkait hak angket DPR, KPK masih meragukan keabsahan dari panitia khusus yang dibentuk Komisi III. Karena dalam pansus terdapat tiga fraksi yang belum mengirimkan wakilnya yakni Fraksi Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Bahkan, pimpinan KPK kembali melakukan diskusi dengan pakar hukum tata negara untuk meminta pendapat terkait keabsahan hak angket, serta sikap yang seharusnya diambil oleh KPK. [wah]