Ngadu Ke Presiden, Indikasi KPK Takut Di Angket

Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan pada Presiden Jokowi untuk menolak penggunaan hak angket oleh DPR dinilai janggal. Ini mengingat langkah DPR itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi.

Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

"Menurut saya sih lucu aja. Kalau sebuah lembaga atau institusi diperiksa oleh DPR di seluruh dunia itu biasa. Ini yang namanya demokrasi ya begitu. DPR sebagai wakil rakyat melakukan salah satu fungsinya, pengawasan," katanya.

Menurutnya, KPK harus menerima sikap pengawasan DPR ini. Terlebih, pengawasan tersebut merupakan bagian dari proses konstitusional.

Ia menyebut sikap KPK mengadu kepada presiden itu sebagai indikasi adanya ketakutan terhadap Pansus Angket.

"Jadi kalau misalnya seperti itu, seperti ketakutan dong. Nggak boleh seperti itu. Kecuali bukan proses konstitusional. Lembaga ini kan lembaga konstitusional. Pilar demokrasi tertinggi itu kan ada di sini," ujarnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri pembukaan konvensi anti korupsi jilid II tahun 2017 di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6), pernah mengungkapkan harapannya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap menghentikan pansus angket ini.

"Presiden pasti mengamati, mudah-mudahan presiden mengambil sikap. Semoga ini menyadarkan banyak pihak yang ingin melemahkan KPK," ujar Agus kala itu. [ian]