Pembentukan Pantia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bentuk intervensi DPR terhadap lembaga penegakan hukum, yang non-struktural.
"Kami juga berpendapat, dilihat dari kewenangannya, angket terhadap KPK tidak 'nyambung'. Hal ini mengingat Hak Angket dalam sistem presidensiil bisa berujung pada rekomendasi pemakzulan atas jabatan dengan alasan politis," jelas Direktur LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, pagi ini.
Namun demikian, LBH Keadilan menilai boleh saja DPR membentuk angket. Karena memang DPR bisa melakukan apa saja terhadap lembaga eksekutif.
"Secara yuridis KPK merupakan lembaga eksekutif karena KPK merupakan pelaksana undang-undang. Hak angket milik lembaga pembentuk dan pengawas undang-undang. Jadi sekali lagi angket terhadap KPK dimungkinkan," ucapnya.
Karena itu, LBH Keadilan berharap KPK harus berani hadapi Pansus Hak Angket tersebut. Jika diundangm harus siap 'meladeni para wakil rakyat terhormat tersebut.
"Namun KPK harus mematasi diri. Jika Angket kemudian masuk pada persoalan penyidikan, maka KPK tidak perlu pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan Panitia Angket," tandasnya.
DPR RI resmi menggunakan hak angket terhadap KPK dengan membentuk kepanitian. Pansus Hak Angket KPK ini diketuai Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar) dengan wakil Risa Mariska (PDI-P) Dossy Iskandar (Hanura) dan Taufiqulhadi (Nasdem).
Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
[zul]
