Tanpa Presidential Threshold Masyarakat Lebih Banyak Pilihan

Partai Gerindra konsisten menggalang dukungan untuk penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Hal itu dirasa perlu untuk memunculkan banyak calon presiden, sehingga masyarakat lebih punya banyak pilihan.

"Maka itu Fraksi Partai Gerindra konsisten menawarkan penghapusan presidential threshold alias nol persen. Supaya beri kesempatan kepada anak bangsa terbaik untuk juga bisa dipilih," jelas politisi Gerindra F‎arry Djemi Francis di Komplek Parlemen, Jakarta (Senin, 12/6).

Dia menambahkan, pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif digelar bersamaan atau serentak mulai 2019 mendatang. Karena itu, penyelenggaraannya harus memiliki acuan jelas.

"Acuannya mau dipakai apa, maka kita menawarkan yang nol persen," tegas Farry.

Saat ini tersisa lima isu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu antara DPR dengan pemerintah. Yaitu parliamentary threshold, presidential threshold, daerah pemilihan magnitude, sistem pemilu, dan metode konversi suara. Panitia Khusus RUU Pemilu pada 8 Juni lalu menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu tersebut. Dijadwalkan, rapat pansus akan kembali digelar pada Selasa besok (13/6). [wah]