Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab dan para tokoh Islam yang terlibat dalam aksi bela Islam setuju menggelar dialog dan ajakan rekonsiliasi oleh Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut merupakan pilihan yang tepat guna mengakhiri kegaduhan yang dipicu polemik kriminalisasi ulama dan aktivis.
"Tentu dialog dan rekonsiliasi tidak sebatas ulama dan tokoh Islam tapi wajib melibatkan kalangan tokoh lintas agama. Semua elemen bangsa sudah saatnya urung rembuk. Dan hal itu dapat diwujudkan bila adanya political will dari Presiden Jokowi," jelas Ketua Progres 98 Faizal Assegaf kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/6).
Menurutnya, terkait dengan kriminalisasi terhadap Rizieq, tokoh Islam lain serta aktivis yang dituduh melakukan makar harus dihentikan, sebab terkesan dipaksakan.
"Kalau masalah hukum dijadikan hambatan rekonsiliasi maka skandal BLBI yang diduga menjerat Megawati Soekarnoputri pun harus diungkap agar tidak diskriminatif. Namun faktanya, Megawati dan Ketua MUI KH Maruf Amin bisa disatukan oleh Presiden Jokowi melalui Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila," beber Faizal.
Padahal, Maruf Amin jelas ikut terlibat mengeluarkan fatwa MUI atas kasus penistaan agama yang menyebabkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalah di Pilkada DKI Jakarta dan masuk penjara. Selain itu, Maruf Amin dan SBY menjadi korban tuduhan penyadapan. Keduanya dituding berkonspirasi dalam desain fatwa MUI untuk menjerat Ahok.
"Toh hal itu bisa dilupakan Jokowi, bahkan Maruf Amin dirangkul untuk bekerja sama dengan Megawati. Tentu kita beri apresiasi dan berharap UKP-PIP menjadi wadah rekonsiliasi," ujar Faizal.
Lanjutnya, jika ngotot untuk melakukan penegakan hukum, mestinya kasus Megawati, Maruf Amin, SBY dan Rizieq sama-sama diproses. Agar pemerintah dinilai tidak diskriminatif. Kalau hal itu yang diinginkan maka rakyat akan mendesak lembaga UKP-PIP dibubarkan segera. Sebab dicurigai sebagai wadah kompromi politik bertopeng Pancasila.
"Jadi berhentilah mencari-cari kesalahan Habib Rizieq dan para ulama dengan kasus ecek-ecek yang disinyalir demi pelampiasan politik balas dendam. Semua pihak harus legowo, jangan halangi Presiden Jokowi untuk berangkulan dengan Habib Rizieq serta para ulama yang tergabung dalam aksi bela Islam," jelas Faizal.
"Terlebih, semakin jelas bahwa wakil presiden, pimpinan MPR, kapolri, panglima TNI, menko polhukam dan Komnas HAM mendukung penuh rekonsiliasi. Kini keputusan sepenuhnya ada di meja presiden," imbuhnya.
[wah]
