PPP Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keberatan diberlakukan kebijakan lima hari sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan jam belajar siswa ini dinilai bukan solusi.

"Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Mendiknas untuk mengurungkan kebijakan itu," ujar Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi dalam rilisnya kepada wartawan, Minggu (11/6).

Menurutnya, memastikan semua anak di Indonesia sekolah dan fasilitas pendidikan memadai lebih penting daripada mengubah jam belajar siswa.

"Kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan kita saat ini bukan mengubah jam belajar siswa" tegasnya.

PPP memandang kebijakan menambah jam pelajaran di kelas sangat ahistoris. Kebijakan itu dianggapnya akan mematikan sekolah-sekolah diniyyah yang menjadi kearifan lokal dan berlangsung sejak lama.

"Madrasah diniyyah misalnya, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI," jelasnya.

Untuk itu DPP PPP memerintahkan fraksinya di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta adanya klarifikasi serius dari Menteri Muhajir Effendy.[wid]