Berita

Politik

PSI Desak RI Tingkatkan Solidaritas Untuk Rakyat Palestina

JUMAT, 09 JUNI 2017 | 06:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sudah 50 tahun rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya. Tercerabut dari tanah asalnya, sumber hidup punah, dan kedaulatan sebagai manusia pun sudah tak ada.

Karena itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyuarakan gerakan solidaritas kemanusiaan sedunia untuk mendorong mewujudkan kemerdekaan warga Palestina.

"Kebijakan luar negeri Indonesia untuk Palestina harus lebih maju dari sebelumnya demi solidaritas kemanusiaan dan berakhirnya penderitaan rakyat Palestina," jelas Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangannya, (Kamis, 8/6).


Pasca-Perang Enam Hari 1967, dia menjelaskan, wilayah Palestina sepenuhnya berada di bawah pendudukan Israel. Selama setengah abad sekitar 10.200 warga Palestina meninggal, 7.101 orang terancam, dan 1.593 tempat tinggal dirampas oleh Israel. Pengeboman, penyerangan masyarakat sipil, dan perusakan bangunan menjadi peristiwa keseharian di Tanah Palestina.

"PSI menyuarakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara di dunia untuk tidak melakukan pembiaran kemanusiaan dan menambah derita ketidakadilan yang tajam sekali terhadap Palestina," sambungnya.

Isyana menjelaskan, PSI juga sejalan dengan Amnesty International Indonesia dan Lakpesdam NU yang menjelaskan bahwa isu ini bukan hanya soal pengambilalihan tanah dan sumber daya alam warga Palestina oleh Israel saja.

Banyak pemerintah negara dunia membiarkan masuknya suplai barang-barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel ke pasar mereka, bahkan membolehkan perusahaan di negara-negaranya untuk menjalankan usaha di wilayah itu. Ini menguntungkan pendudukan yang dilakukan Israel atas Palestina.

"Karena itu, kami mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Agar tak ada lagi derita, darah, dan air mata mengalir di tanah Palestina," demikian Isyana. [zul]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya