Krisis Diplomatik Qatar/net
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dailami Firdaus menegaskan pemerintah harus cepat mengambil langkah menanggapi langkah sejumlah negara di Timur Tengah yakni Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
Pasalnya, kata Dailami banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di Qatar. Menurut catatan Bang Ferdi, begitu dia akrab disapa, ada sekitar 40.000 warga Indonesia yang bermukim di Qatar.
"Pemerintah Indonesia harus cepat merespon dengan memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka (WNI) di Qatar," tegas Dailami kepada wartawan, Kamis (8/6).
Tak hanya itu, senator Dailami juga menyoroti dampak krisis Qatar ini pada sektor perjalanan umroh yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
"Harus segera pula diantisipasi perjalanan umroh ke Tanah Suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha," kata Dailami.
Praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain. Jadi kata Dailami hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq.
"Saya menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama departemen atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat," tegas Dailami.
Pihaknya pun berharap krisis diplomatik ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak.
"Karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya," demikian Dailami.
[san]
