Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil mengungkap sumber uang yang diberikan Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur (Jatim) kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim.
Uang tersebut merupakan suap pembayaran komitmen terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi perda Provinsi Jatim tahun 2017.
"KPK masih terus mendalami hal tersebut, dari mana sumber keuangan itu. Karena itu bagian penting dari sebagai proses penyidikan ini. Tentu saja kita harus tahu persis uang tersebut berasal dari mana agar kita bisa memaparkan dan menguraikan," ujar jurubicara KPK, Febri Diansyah di Kantornya, Rabu (7/6).
Dugaan penyidik, uang tersebut bisa berasal dari pihak swasta atau pun angaran-anggaran yang didesain khusus dalam dinas-dinas yang memberikan suap. Menurut Febri, hal itu masih didalami penyidik.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Mochamad Basuki yang menjadi tersangka diduga telah menerima uang dari empat Kepala Dinas Jatim. Pada akhir Mei 2017, Basuki diduga menerima uang Rp 100 juta dari Kepala Dinas Peternakan, Rohayati.
Kemudian pada 31 Mei 2017, Basuki diduga kembali menerima uang sebesar Rp 50 juta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu juga sebesar Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan. Dan pada triwulan 1 menerima Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jatim.
Hari ini KPK juga kembali melakukan penggeledahan di lima lokasi di Surabaya dan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dari Pemda Jatim.
Di antaranya, Kantor DPRD Jatim, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Rumah tersangka Basuki, dan kediaman Kadil. Hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita perangkat elektronik dan sejumlah dokumen.
[ian]
