Berita

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika/RMOL

Hukum

Aparat Diminta Serius Menghukum Ormas Radikal Dan Anti Pancasila

SABTU, 03 JUNI 2017 | 02:31 WIB | LAPORAN:

Ketua Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim menegaskan dukungannya pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai dasar bangsa tanpa perlu kompromi.

"Kami juga mengutuk segala bentuk tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama apapun. Kami meminta aparat serius untuk menindak tegas dan berikan hukum pada kelompok-kelompok tersebut," ujar Syaiful saat acara deklarasi pembentukan Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (2/6).

Forum tersebut kata Syaiful juga mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok-kelompok yang berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.


Syaiful meminta agar pemerintah serius menindak tegas oknum pejabat, aparat negara serta organisasi yang secara nyata mendukung kelompok intoleran, radikal dan bertentangan dengan Pancasila.

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi manapun untuk menyuarakan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sebab keberagaman dan itu semua harus dipertahankan di negara ini," tutur Syaiful.

Sekretaris Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman menegaskan jika organ tersebut didirikan oleh sekelompok masyarakat dari beragam suku, agama dan ras, dengan berbagai profesi serta latar belakang. Organisasi ini kata dia hadir di 34 provinsi, dari tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan.

Sejauh ini kata dia 18 simpul wilayah telah terbentuk. Daerah yang dimaksud Taufan antara lain, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Depok dan Bekasi. Lalu di Balikpapan, Temanggung/Semarang, Malang, Tangerang, Denpasar, Garut, Surabaya, Jayapura dan Tasikmalaya.

"Kami mendukung penuh pemerintah yang sah yang terpilih berdasarkan proses demokrasi. Tapi kami tidak terlibat politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik tertentu," ujar Taufan yang juga mantan aktivis 98 ini.[san]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya