Berita

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika/RMOL

Hukum

Aparat Diminta Serius Menghukum Ormas Radikal Dan Anti Pancasila

SABTU, 03 JUNI 2017 | 02:31 WIB | LAPORAN:

Ketua Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Syaiful Rohim menegaskan dukungannya pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai dasar bangsa tanpa perlu kompromi.

"Kami juga mengutuk segala bentuk tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama apapun. Kami meminta aparat serius untuk menindak tegas dan berikan hukum pada kelompok-kelompok tersebut," ujar Syaiful saat acara deklarasi pembentukan Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika di Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (2/6).

Forum tersebut kata Syaiful juga mendukung keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, intoleran, serta kelompok-kelompok yang berniat mengganti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.


Syaiful meminta agar pemerintah serius menindak tegas oknum pejabat, aparat negara serta organisasi yang secara nyata mendukung kelompok intoleran, radikal dan bertentangan dengan Pancasila.

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, serta instansi manapun untuk menyuarakan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Sebab keberagaman dan itu semua harus dipertahankan di negara ini," tutur Syaiful.

Sekretaris Nasional Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Hunneman menegaskan jika organ tersebut didirikan oleh sekelompok masyarakat dari beragam suku, agama dan ras, dengan berbagai profesi serta latar belakang. Organisasi ini kata dia hadir di 34 provinsi, dari tingkat kota, kabupaten, hingga kecamatan.

Sejauh ini kata dia 18 simpul wilayah telah terbentuk. Daerah yang dimaksud Taufan antara lain, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bandung, Depok dan Bekasi. Lalu di Balikpapan, Temanggung/Semarang, Malang, Tangerang, Denpasar, Garut, Surabaya, Jayapura dan Tasikmalaya.

"Kami mendukung penuh pemerintah yang sah yang terpilih berdasarkan proses demokrasi. Tapi kami tidak terlibat politik praktis dan berafiliasi dengan partai politik tertentu," ujar Taufan yang juga mantan aktivis 98 ini.[san]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya