PKS: Internal Perguruan Tinggi Makin Runyam Kalau Rektor Dipilih Presiden

Pemerintah seharusnya memberikan urusan berdemokrasi pemilihan rektor tersebut ke internal perguruan tinggi.

Begitu kata politisi PKS Abdul Fikri Faqih menanggapi polemik soal wacana pengangkatan rektor perguruan tinggi yang langsung dipilih oleh presiden.

"Beri kepercayaan perguruan tinggi agar lebih mandiri, dan agar bisa terus mengkonsolidasikan kehidupan demokrasi di kampus. Tidak hanya pada tataran teori, namun menjadi ajang untuk menerapkan ilmu mereka," ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (1/6).

Menurut Fikri selama ini terlah terjadi sedikit masalah terkait dengan konsolidasi kehidupan praktik berdemokrasi di kalangan civitas akademika di perguruan tinggi. Hal ini terkait dengan regulasi pemilihan rektor, yang 30 persen menjadi hak Menristekdikti.

Dampaknya, orang yang terpilih secara demokrasi dengan perolehan suara tertinggi di ajang pemilihan rektor secara internal, menjadi tidak terpilih karena tidak mendapat dukungan menteri.

"Dengan diambilalihnya pemilihan rektor oleh presiden, alih-alih menghentikan kemelut di internal perguruan tinggi, bisa menjadi semakin runyam. Sebab, birokrasi menjadi semakin panjang sampai ke presiden," jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Dalam pidato Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan pernyataan bahwa pemilihan rektor, baik di swasta maupun negeri, akan beralih dari Menristekdikti menjadi langsung dipilih oleh presiden.

Hal itu diungkapkan Mendagri Tjahjo dalam rangka untuk lebih membumikan ideologi Pancasila, termasuk di lingkungan pendidikan. Sehingga dapat memberikan pemahaman dan sanksi terhadap siapapun baik yang sengaja maupun terang-terangan menolak Pancasila. [ian]