. Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan menyebutkan seluruh masyarakat harus mengetahui proses lahirnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan mengetahui itu maka tidak akan ada lagi keraguan terhadap Pancasila.
"Dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini semakin jelas bahwa proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan satu kesatuan," kata Mangindaan mengikuti usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman Gedung Pancasila, Jl. Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).
Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan lr. Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Ini merupakan rangkaian lahirnya Pancasila.
"Seluruh masyarakat harus tahu rangkaian proses lahirnya Pancasila sehingga tidak bertanya-tanya lagi. Ini memperjelas jati diri kita bahwa semua adalah satu rangkaian sehingga tidak ada lagi keraguan tentang lahirnya Pancasila," kata Mangindaan.
Selain itu, Mangindaan menjelaskan tanggal 18 Agustus sudah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2008. Untuk melengkapi pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016.
"Dengan kedua Keppres itu kita bisa menjelaskan kepada masyarakat ketika sosialisasi Empat Pilar MPR ke daerah supaya makin pasti dan tidak ada keraguan. Ini akan memperat persatuan dan kesatuan bangsa," tambahnya.
Menanggapi pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Mangindaan mengatakan Presiden RI Joko Widodo tentu sudah mempertimbangkan secara matang pembentukan unit kerja tersebut. Sebab, saat ini tidak ada badan atau lembaga yang menangani ideologi Pancasila. Unit kerja pembinaan ideologi Pancasila ini akan bekerjasama dengan MPR yang mensosialisasikan Pancasila.
"Tentunya unit kerja ini akan bekerjasama dengan MPR yang telah melakukan sosialisasi Empat Pilar termasuk Pancasila di situ. Dan Pancasila tidak berdiri sendiri, tapi bersama dengan UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada di MPR," terang Mangindaan.
"Dengan demikian kita perlu koordinasi, karena pemerintah juga akan mensosialisasikan Pancasila. Bukan hanya unit kerja itu saja. Tapi instansi ikut serta bahkan tokoh-tokoh agama, juga dilibatkan. Saya kira bagus sekali," tutup politisi senior Partai Demokrat ini menambahkan.
[rus]
