. Dagang pengaruh (trading in influence) atau tindakan memperdagangkan pengaruh demi keuntungan pribadi, rekan bisnis atau golongan merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas.
Demikian resensi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Natalius Pigai atas terbitnya buku Dagang Pengaruh (Trading in Influence di Indonesia) karya Brigita P Manohara, Kamis (1/6).
Perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh sang pemangku jabatan, sanak saudara atau kerabat dekat adalah para aktor (actor of crimes) yang dijumpai dalam negara-nagera dunia ketiga yang pemerintahannya cenderung otoriter, koruptif dan miskin. Rezim Marcos di Philipina, rezim Soeharto di Indonesia dan sebagian pemimpin dunia ketiga yang secara terang benderang menerapkan birokrasi patrimonial (patron-klien) yang cenderung nepotis, koruptif dan kolutif.
Di Indonesia, kata Natalius Pigai, meskipun kejahatan ini telah berlangsung sejak adanya jaman VOC, namun pada masa orde baru dagang pengaruh telah sukses mengorbitkan para taipan-taipan besar sebagai kelompok oligarki yang menguasai hampir 80 persen kekayaan nasional.
Bergulirnya reformasi 1998 dengan menumbangkan rezim Soeharto, adanya desentralisasi otoritas dalam tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi, kemajuan demokrasi, perdamaian dan HAM belum mampu memberi harapan untuk membangun negara bangsa (
nation state) Indonesia yang nihil korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berbagai kasus penyuapan seperti Lufti Hasan, Ahmad Fathanah, Andi Malarangeng bahkan terakhir Irman Gusman telah menyatakan bahwa dagang pengaruh tetap ada mesti waktu dan periode silih berganti (Manohara, Hal: 127-183).
Perilaku koruptif adalah korupsi moral (moral coruption) yang telah menua sejak jaman Aristeles hingga Machiaveli (Manohara, hal:1). Dan bahkan di dalam perkembangan hukum dari zaman Mesir, Ibrani, India, China dan juga penerapan hukum hamurabi di Babilonia terhadap gubernur yang terbukti disuap (Manohara, hal: 3).
Kejahatan dagang jabatan sebagai sebuah tindakan perbuatan korupsi yang secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia, namun sampai saat ini pemerintah belum menerapkan jenis delik
trading in influence di dalam UU Tindak Pidana Korupsi padahal UU ini sudah ada sejak tahun 1999 dan revisi terbatas di tahun 2001.
"Seharusnya ketika Indonesia ratifikasi UNCAC tahun 2003 atau selanjutnya harusnya pemerintah melakukan penyesuaian melalui revisi terbatas UU Tipikor termasuk memasukkan dagang pengaruh sebagai delik kejahatan dengan ruang lingkup yang jelas. Itulah Intisari kesimpulan dan saran dalam buku Brigita Manohara," ujar Natalius Pigai.
Kalau boleh jujur, lanjut Natalius Pigai, buku
Dagang Pengaruh amat berat karena menemukan (eksplorasi) secara ilmiah atas suatu tindakan kejahatan yg tidak pernah tersengar, bahkan asing dan tidak banyak (bahkan tidak ada) karya tulis ilmiah yang ditemukan di negeri ini.
"Mungkin buku ini merupakan kontribusi Brigita Manohara sebagai pribadi anak bangsa bagi negeri ini karena sangat gerah melihat para pemimpin yang aji mumpung memanfaatkan status dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, sanak saudara dan kroni-kroninya. Sementara tidak sedikit anak rakyat menjerit dan berada dalam kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan," terangnya.
Ditambahkan Natalius Pigai, dalam buku yang diterbitkan Rajawali Press, 2017 itu, penulis menyajikan dengan bahasa ilmiah populer dan tata bahasa yang lugas dan jelas sebagai seorang pekerja jurnalis yang malang melintang di berbagai media sehingga enak dibaca, mudah dicerna dan gampang dipahami.
"Apresiasi tentu harus diberikan kepada penulis muda berbakat ini atas karya cemerlang yang mampu membangun khazanah ilmu pengetahuan tentang sebuah tindakan kejahatan dalam sistem peradilan pidana kita," demikian Natalius Pigai.
[rus]
