Berita

Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa/RMOL

Sebut Pilkda Jakarta Lahirkan Ancaman Integrasi, Jimly: Hukum Bisa Tegak, Jika Etika Berfungsi

RABU, 31 MEI 2017 | 19:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie berharap Ramadhan bisa dijadikan sebagai sarana instropeksi oleh  umat Islam.  

Bukan hanya sarana  instropeksi kehidupan pribadi, Jimly berharap Ramadhan juga bisa menjadi saran intropeksi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

"Ini penting, mengingat pelaksanaan pilkada Jakarta, melahirkan ancaman disintegrasi," kata Jimly saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara IV komplek MPR, DPR dan DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).  


Ancaman perpecahan imbuh Jimly itu muncul karena  pendukung masing-masing calon berusaha memenangkan kontestasi dengan berbagai cara. Termasuk, cara-cara yang bertentangan dengan etika.

"Seperti, mencaci, menfitnah hingga menjelekkan. Bahkan menggunakan unsur-unsur sara untuk menyerang, satu kelompok dengan kelompok yang lain," kata Jimly.

Setelah melakukan instropeksi selama Ramadhan, selanjutnya kata Jimly, umat Islam bisa menginisiasi persatuan dan kesatuan melalui kebiasaan melaksanakan silaturrakhim dan khalal bi khalal pada Iedul Fitri.  

"Ini adalah waktu yang tepat bagi kita melaksanakan instropeksi, kemudian mengembalikan persatuan yang sempat terancam pecah saat berlangsungnya pilgub Jakarta", kata Jimly.

Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa merupakan kerjasama antara tiga lembaga negara, yaitu MPR, Komisi Yudisial dan DKPP. Tema yang dibahas adalah Etika Kehidupan Berbangsa, Arah Kebijakan, Kaidah Pelaksanaan, dan Upaya Penegakan.

Pada kesempatan tersebut, Jimly mengapresiasi  pelaksanaan konferensi nasional etika kehidupan berbangsa. Acara tersebut menurutnya  menjadi penting, apalagi jika dikaitkan dengan Ketetapan MPR NO VI tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini menunjukkan ada Iktikad bersama untuk membenahi persoalan etika. Dan menjadikan fungsi etika tidak hanya diatas kertas, tapi ditegakkan, melalui infrastruktur resmi. Karena sesungguhnya hukum hanya bisa tegak, jika etika berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari," demikian Jimly.[san]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya