Berita

Febri Diansyah/Net

Hukum

KPK Tanggapi Informasi Yang Diperoleh Fahri Dari Auditor BPK

SELASA, 30 MEI 2017 | 19:21 WIB | LAPORAN:

  Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berkesempatan bertemu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri ketika inspeksi mendadak di Polres Jakarta Timur, kemarin petang (Senin, 29/5).

Dalam pertemuan itu, kata Fahri, Rochmadi curhat bahwa  Rp 1,1 miliar yang disita tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari brankas ruang kerjanya, bukan hasil korupsi. Tapi duit itu hasil dikumpulkannya sejak 2001 silam.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menegaskan pihaknya terbuka jika ada informasi apapun terkait penanganan kasus dugaan korupsi jual beli predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).


"Silakan saja kalau ada anggota DPR yang memiliki informasi itu disampaikan kepada pihak KPK. Karena kami akan jadikan itu sebagai bahan untuk proses pemeriksaan atau proses klarifikasi lebih lanjut," kata Febri kepada wartawan di kantornya, Selasa (30/5).

Sebelumnya dari hasil penggeledahan kantor Kemendes PDTT dan kantor BPK pada Minggu (28/5), KPK menyita uang Rp 1,145 miliar dan 300 ribu dolar AS dari brankas ruangan pejabat eselon I BPK, Rochmadi Saptogiri.

Menurut Febri, sumber uang tersebut tengah didalami lebih lanjut dan kaitannya dengan kasus suap pemberian opini WTP yang menjerat Rochmadi.

"Karena tentu harus jelas dan bertanggung jawab untuk setiap objek yang kita lakukan penyitaan," terang Febri.

Jika dari hasil penelusuran ternyata duit itu memiliki indikasi suap maka akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Namun sebaliknya, tegas Febri, jika uang itu dari hasil penerimaan yang sah maka wajib dikembalikan.

"Yang pasti sampai sekarang kami masih melakukan menelaahan terhadap sejumlah uang yang kami temukan di ruangan RS," tutup Febri.[wid]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya