Berita

Foto/Net

Politik

SocDem Asia Dukung Pemerintah Indonesia Lawan Kelompok Radikal

SELASA, 30 MEI 2017 | 10:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Jaringan Sosial Demokrasi di Asia (SocDem Asia) baru-baru ini mengeluarkan resolusi berjudul "Defending Indonesia's Non-Sectarian and Democratic Character" (Mempertahankan Karakter Demokrasi Indonesia yang Non-Sektarian).

SocDem Asia yang beranggotakan Partai-Partai Politik Sosial Demokrat di kawasan Asia mengeluarkan resolusi tersebut pada 26 Mei 2017.

Resolusi tersebut berisi keprihatinan atas dugaan menguatnya kelompok-kelompok radikal fundamentalis yang intoleran atas kebinekaan dan kerukunan beragama.


SocDem Asia menilai bahwa kelompok-kelompok radikal dan kekuatan politik anti-demokrasi pada masa lalu, kini menggalang kekuatan bersama untuk mengambil kesempatan kekuasaan dan sekaligus mengubah arah demokrasi Indonesia.

"Koalisi anti-kebinekaan dan anti-demokrasi ingin mengubah karakter demokrasi Indonesia yang non-sektarian. Kesempatan di bidang politik, sosial dan ekonomi bagi kelompok-kelompok minoritas budaya, agama dan etnis, akan semakin menyempit apabila kekuatan-kekuatan (sektarian) itu dibiarkan untuk menang," isi resolusi SocDem Asia sebagaimana dilansir dari laman socdemasia.com.

Menghadapi kondisi tersebut, SocDem Asia mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya melawan diskriminasi etnis dan fundamentalisme radikal yang kini telah mendapat pendengar yang cukup banyak (sizable audience) di masyarakat Indonesia.

"Kami mendukung pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas guna memastikan demokrasi Indonesia menuju kesejahteraan dan penghormatan atas keberagaman di masyarakatnya," demikian dinyatakan SocDem Asia. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya