Berita

Politik

Jakarta Connection: Gubernur Narkoba!

KAMIS, 25 MEI 2017 | 06:36 WIB | OLEH: DJOKO EDHI ABDURRAHMAN

KOMISARIS Jenderal Polisi Budi Waseso (Buwas) mengatakan, "Itu ada bukti keterlibatan dia Ahok". Jadi, Buwas bicara bukti Jakarta connection di BNN. Itu satu.

Kedua, Jenderal Buwas berkata, "Ahok ikut mendukung peredaran Narkoba". Cukup jelas.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta terlibat peredaran narkoba yang saya sebut Jakarta connection of drugs.


Keempat, perintah untuk memberantas narkoba dari Presiden Jokowi tak dijalankan oleh Ahok.

Dari empat itu, dapat disimpulkan ada kebijakan pemerintah untuk mengedarkan narkoba di kepemimpinan Ahok. Itu subtansi.

Pantas barang tak kunjung berkurang di pasar, malah kian banyak. Bandar dan victim terus ditangkapi, Cepu (mata-mata) kian banyak, restik kian paradok, tapi barang bertambah secara signifikan. Ada apa ini?

Presiden Jokowi mengemukakan bahwa jumlah narkoba tidak berkurang, belum lama.

Mengapa tak meninjau kebijakan pemberantasan narkoba? Karena Ahok gubernurnya, sekaligus Gubernur Narkoba. Olala.

Itu repotnya berkakaen. Standar normal berubah abnormal, lalu mencari kambing hitam. Andai Ahok tak ditumbangkan oleh Habib Rizieq, peredaran narkoba tak diketahui jaringan mafiosonya.

Kiat awal jelas keliru berat. Buktinya eksekusi hukuman mati terpidana mati narkoba tak diteruskan. Cuma tujuh orang, jika tak salah. Padahal kata Jaksa Agung, ia masih punya stock 67 orang lagi untuk dieksekusi mati tahun 2015.

Lenyap beritanya, Jaksa Agung tak kunjung bicara eksekusi hukuman mati narkoba sejak dikecam oleh Australia dan Swedia karena melanggar konvensi PBB tentang hak-hak sipil dan politik. Takutnya kepada asing aseng sih.

Ubah saja filsafatnya jika berani. Jangan lagi "say no to drugs" (katakan tidak kepada narkoba). Tapi "say war to drugs" (katakan perang kepada narkoba).

Berani? Filsafat yang kini dipakai oleh BNN adalah say no to drugs. FIlsafat ini sasarannya adalah victim (korban). Pertama kali diucapkan oleh Nyonya Rodham Clinton, cocok untuk anak sekolahan, santri, dan abege. Tapi tak cocok untuk junkies (penyandu), kurir, bandar, apalagi jaringan Jakarta connection.

Say war to drugs digunakan oleh negara yang sudah menyatakan diri darurat narkoba. Seperti di Palerno dan Mexico. Sasaran filsafat ini adalah jaringan.

Tahun 2015 Mexico memecat dan memenjarakan 1.800 polisi yang terlibat gang narkoba, termasuk birokrat dan politisi. Filsafat itu juga diikuti Dutertee, Presiden Philipina. Indonesia kapan? [***]

Penulias adalah mantan Anggota Komis III DPR dan Wakil Sekretaris Pemimpin Pusat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum PBNU.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Kaharuddin Djenod Kembali Pimpin PT PAL Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:50

Nusron Bersama Wamenhan dan KSAU Bahas Penataan Aset Pertanahan TNI AU

Rabu, 27 Mei 2026 | 03:27

Gatot Nurmantyo Berharap Presiden Keluarkan Dekrit Sesuai Amanat AD/ART Gerindra

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:59

Anies Baswedan dan Suara Kentongan

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:35

Rocky Gerung: Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum

Rabu, 27 Mei 2026 | 02:12

Wali Kota Agustina Gelar Nobar Dukung Celyna Grace di Indonesian Idol Season XIV

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:54

UUD 2002 Berhasil Bikin Kekayaan Indonesia Dirampok Besar-besaran

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:31

PT PAL Indonesia Bukukan Kenaikan Laba Bersih Sebesar 108,58 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 | 01:13

Keterwakilan 30 Persen Perempuan Jangan Cuma Formalitas bagi Parpol

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:47

Pasal Kerugian Negara Dianggap Tidak Efektif Berantas Korupsi

Rabu, 27 Mei 2026 | 00:25

Selengkapnya