. Lembaga Pengkajian MPR RI berdasarkan kewenangannya terus melanjutkan pengkajiannya untuk mencari alasan kenapa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini menghasilkan ketimpangan, tidak berkeadilan dan terjadi kesenjangan.
Setelah mendapat masukan dari sejumlah pakar di berbagai daerah se Indonesia, Selasa kemarin (23/5), Lembaga Pengkajian MPR kembali mengundanga sejumlah pakar dan praktisi ekonomi berbicara dalam forum yang diberi nama 'Round Table Discussion," di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan membuka secara resmi forum diskusi yang membahas tema: "Sistem Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" itu. Tercatat 12 pakar ekonomi dan praktisi ekonomi ikut berbicara dalam forum tersebut. Mereka antara lain Tanri Abeng, Rizal Ramli, Soebijakto Tjakrawardaya, Sutrisno Bachir, Christianto Wibosono, Fuad Bawazir, Suroto, dan tokoh HIPMI.
"Diskusi ini sebenarnya untuk mencari jawaban atas berbagai indikator ekonomi yang terjadi," kata Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar dalam pengantar diskusi.
Bahwa pasal-pasal ekonomi, terutama ayat 4, menurut Rully, indikatornya mengenai demokrasi ekonomi, dan diatur pula prinsip-prinsipnya. Dan, tujuan merdeka sudah diatur dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ayat 4, dan wujudnya pun diatur pada sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Belakangan ini, jelas Rully, muncul tuntutan dari masyarakat yang melihat ada ketimpangan-ketimpangan. Ada orang yang terlalu banyak mendapatkan kekayaan, dan banyak orang yang masih jauh sejahtera. Misalnya, banyak data mengungkapkan bahwa 1 persen orang kaya di Indonesia mempunyai kekayaan 50 persen dari bersih aset negara.
Lembaga Pengkajian, kata Rully, banyak menerima laporan mengenai ketimpangan ekonomi ini, lalu mengambil inisiatif untuk melakukan pengkajian, karena ini memang bagian dari lembaga pengkajian. "Dan Acara hari ini adalah dalam upaya melaku kajian terhadap sistem ekonomi kita," ungkapnya.
Jadi, menurut Rully, melalui kajian ini, Lembaga Kajian ingin tahu apa persoalannya sehingga sistem ekonomi ini tidak menghasilkan kesejahteraan.
Wakil Ketua MPR RI EE. Mangindaan dalam sambutan pembukaannya menyatakan, kebijakan sekonomi selama ini masih dalam tahapan penyempurnaan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Perlu ada sinergi dari segenap pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat lain untuk bersama-sama mengimplementasikan konsep perekonomian nasional yang benar-benar mengarah pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial," ujar Mangindaan.
Tekad pemerintah untuk melakukan pemerataan perekonomian serta menghapus kesenjangan ekonomi, kata Mangindaan, harus didukung semua pihak. Karena, upaya melakukan pemerataan perekonomian bukanlah tugas dan tanggung pemerintah semata, melainkan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, utamanya para penyelenggara negara.
"Setelah lebih dari 71 tahun Indonesia merdeka, sudah saatnya kita semua bersungguh-sungguh untuk mewujudkan janji-jani kebangsaannya, khususnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur," demikian Mangindaan.
[rus]
