Berita

Margarito Kamis/RMOL

Politik

Margarito: Konsolidasi Demokrasi Itu Bullshit

SABTU, 20 MEI 2017 | 11:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sudah berbulan-bulan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dibahas DPR RI, tetapi hal yang diperdebatkan selalu saja parliamentary dan presidential threshold.  

Di mata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pembahasan RUU Pemilu sangat kental kepentingan kapitalis dan politik sempit.

"Ini betul-betul fenomena riil kapitalis, riil politik. Ada cerminan kekerdilan. Yang kehendaki presidential dan parliamentary threshold tinggi itu kan partai-partai pemerintah. Membatasi orang lain ikut dalam pertarungan. Padahal mereka besar, kenapa harus takut?" ujar Margarito "RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (20/5).


Dia menolak ragam dalih dari para elite DPR terkait kelambanan pembahasan RUU Pemilu, terutama yang menyebut konsolidasi demokrasi sebagai alasan memperketat ambang batas pencalonan presiden dan ambang batas masuk parlemen.

"Tidak usah bilang konsolidasi demokrasi, itu bullshit," tegasnya. Margarito sampai berkali-kali menyebut istilah bullshit, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti omong kosong.

Dia mengatakan, membatasi peserta pemilihan presiden bukan cermin konsolidasi demokrasi. Contohnya di negara-negara yang demokrasinya sudah sangat matang dan maju.

"Lihat di Perancis, ada 11 orang kandidat presiden. Di Inggris juga (banyak kandidatnya)," terang Margarito.

Dalih konsolidasi demokrasi terasa basi baginya. Itu hanya pengalihan dari kenyataan bahwa jajaran elite dari partai-partai di Senayan takut "orang lain" ikut bertarung di Pilpres.

"Cari argumen lain, tidak ada kaitan parliamentary dan presidential threshold dengan konsolidasi dan pematangan demokrasi," tekannya.

Lagipula, lanjut Margarito, sejarah parliamentary dan presdiential threshold ini penuh sejarah diskriminasi di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat.

"Kita mau konsolidasi kebangsaan atau konsolidiasi kelompok? Kita mau dewasakan rasa kebangsaan atau mau pecah belah bagsa? Bilang saja Anda (elite parpol di DPR) penakut," ungkapnya dengan kesal. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dimakamkan di Mashhad

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:21

Wall Street Ditutup Menguat Didorong Harapan Negosiasi Iran-AS

Jumat, 10 Juli 2026 | 08:08

Terjaring OTT KPK, Bupati Sukoharjo Diduga Peras Perangkat Daerah

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:50

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:45

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Dicecar KPK soal Pengadaan Rel di DJKA

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:32

Harga Emas Melonjak Didorong Aksi Bargain Hunting dan Sentimen Geopolitik

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:21

Sentimen AI Pulihkan Bursa Eropa, STOXX 600 Menguat

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:12

OTT di Solo Raya: Selain Bupati Sukoharjo KPK Juga Amankan 4 Orang Lainnya

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:04

Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen, Peluang Lahirnya Inovasi Anak Muda Kian Terbuka

Jumat, 10 Juli 2026 | 07:01

Kepindahan Narji dari PKS ke PSI Dianggap Kutu Loncat Gurem

Jumat, 10 Juli 2026 | 06:58

Selengkapnya