Berita

Presiden Brasil Michel Temer/BBC

Dunia

Presiden Brasil Bantah Tuduhan Pembungkaman Saksi

KAMIS, 18 MEI 2017 | 13:07 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Brasil Michel Temer membantah laporan media setempat yang menyebut bahwa dirinya menyetujui pembayaran untuk membungkam saksi yang mungkin akan dihadirkan dalam penyelidikan korupsi.

Temer sendiri disebut-sebut terlibat dalan skandal korupsi dengan cara memberi otoritasi pembayaran gelap kepada mantan juru bicara majelis rendah parlemen Brasil, Eduardo Cunha yang kini telah mendekam di balik jeruji besi.

Cunha dijatuhi hukuman pada 15 Maret lalu. Ia akan dipenjara selama 15 tahun karena korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak.


Surat kabar lokal O Globo pekan ini membuat artikel yang menyebut bahwa Temer menyetujui pembayaran untuk membungkam saksi yang mungkin akan dihadirkan dalam penyelidikan korupsi.

O Globo mengatakan telah memperoleh rekaman diskusi antara Temer dan seorang pejabat dari perusahaan pengolah daging raksasa JBS.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa rekaman tersebut dipresentasikan dalam negosiasi tawar-menawar tawar-menawar antara jaksa dan dua eksekutif JBS

Kantor Temer mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan tersebut palsu dan meminta mereka untuk diselidiki secara menyeluruh.

"Presiden Michel Temer tidak pernah meminta pembayaran untuk mendapatkan keheningan mantan anggota parlemen Eduardo Cunha," kata keterangan tersebut.

"Dia tidak berpartisipasi, dia juga tidak mengizinkan, setiap gerakan dengan tujuan untuk menghindari agar mantan anggota kongres tersebut melakukan kesepakatan tawar-menawar atau bekerja sama dengan keadilan," sambung pernyataan yang sama. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya