Berita

Nusantara

Ratusan Dosen Gelar Aksi 1805 Di Istana

KAMIS, 18 MEI 2017 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sebanyak 800 dosen akan menggelar Aksi 1805 di Istana Negara pada hari ini, Kamis (18/5).

Aksi para dosen dan tenaga kependidikan dari Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) akan mulai berjalan kaki dari Monas ke Istana Negara pada pukul 09.00.

Dijelaskan Korlap Aksi 1805 Etik Sutoto jumlah demonstran yang hadir memang tidak sesuai target 1000 peserta. Hal ini lantaran sejumlah kendala, seperti dana yang minim dan izin dari institusi yang menanungi peserta.


"Target 1000 dosen memang tidak bisa terpenuhi karena kami kekurangan dana dan tidak didukung institusi di mana dosen itu mengabdi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/5).

Setidaknya ada tiga tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam aksi ini. Pertama, mendesak pemerintah menyelesaikan masalah peralihan status pegawai 35 PTNB dengan diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil (PTNB).

Perpres No. 10/2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengamanatkan penyelesaian masalah PTNB paling lambat satu tahun sejak diterbitkan tanggal 1 Februari 2016 dengan sendirinya bersifat kadaluwarsa, karena hingga saat ini, masalah SDM PTNB belum juga terselesaikan. Sehingga diperlukan Peraturan Perundangan yang baru agar pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PNS secara langsung.

Kedua, mendesak pemerintah mencabut Permenristekdikti No. 38/2016 yang menyebutkan bahwa pegawai PTNB dapat diangkat menjadi PPPK dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama empa tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Dalam hal ini status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai tidak berkeadilan, jika harus dikontrak setiap 4 tahun.

Ketiga, mendesak pemerintah mengevaluasi penegerian PTNB jika masalah SDM tidak dapat diselesaikan.

"Mudah-mudahan aksi ini bisa membuka mata pemerintah. Kami tidak pernah minta dinegerikan, tapi pemerintah yang menegerikan. Kalau kami sekarang diterlantarkan, di mana pertanggungjawaban pemerintah," pungkas Etik. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya