Berita

Politik

Menristekdikti Bungkam Mahasiswa, Panik Pak?

KAMIS, 18 MEI 2017 | 07:50 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir yang akan mengawasi kegiatan politik organisasi di kampus dinilai termasuk bagian dari skenario pembungkaman mahasiswa oleh pemerintah.

"Pemerintah semakin panik dan mengurusi hal yang tidak penting, apakah pernyataan tersebut bentuk ketakutan pemerintah atas aksi mahasiswa kedepan ini," kata Ketua Bidang  Sosial Politik Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Muammar, Kamis (18/5).

Jelas dia, pemerintah saat ini jangan meniru skenario orde baru dalam membungkam mahasiswa. Penyampaian aspirasi dimuka umum dijamin oleh Pancasila dan UUD 45, jadi jangan bicara Pancasila dan UUD 45 namun di saat yang sama melanggarnya.


"Pemerintah harusnya malah menjadikan kampus sebagai model demokrasi, selain kehidupan akademik kampus juga memberi teladan bagaimana perbedaan dapat harmoni," ungkap Muammar.

Bila pemerintah berusaha membungkam mahasiswa dengan regulasi yang tidak produktif, pihaknya yakin pemerintah malah melakukan blunder. Pemerintah sepertinya tidak memiliki visi untuk negara ini, keputusan yang diambil lebih bersifat kondisional dan situsional namun tidak rasional serta tidak memahami kebutuhan masyarakat.

"Kami menilai usaha pemerintah untuk mengawasi mahasiswa merupakan bentuk ketakutan bila mahasiswa menggunakan critical thinking dalam menilai pemerintahan saat ini," jelas Muammar.

Pemerintah dalam hal ini Menristekdikti sebaiknya berpikir bagaimana memajukan kampus-kampus terutama kampus swasta yang masih tidak jelas akreditasinya, praktek jual beli ijazah, serta mahalnya biaya operasional kuliah sehingga masih sangat banyak anak bangsa yang tidak bisa kuliah.

"Jika ingin benahi kampus pemerintah harusnya benahi fasilitas kampus termasuk di dalamnya pengajar. Pemerintah harusnya jeli melihat tenaga dosen yang ikut-ikutan menjadi tim pemenangan Pilkada serta Pilpres namun tidak mendapatkan sanksi sebagaimana seharusnya. JIMI mendesak Menristekdikti Mohammad Nasir mundur saja dari jabatannya bila tak memiliki visi yang jelas," demikian Muammar. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya