. Beberapa hari terakhir berita pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat mencuat kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menghadapinya dengan bijak seraya memberi solusi bagi para pedagang.
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Darussalam dalam keterangan resminya, Rabu (17/5).
Menurut Sekretaris DPRD Komisi B DKI ini, berjualan di atas trotoar jalan memang bukan perbuatan baik karena mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi kebanyakan para pedagang sebenarnya sudah diberi lapak resmi, namun karena ingin menambah omset, mereka memaksa untuk berjualan di trotoar jalan.
"Ada pula pedagang yang memang tidak kebagian lapak di dalam gedung perbelanjaan," ujar Darussalam.
PKL di Pasar Tanah Abang tersebar di beberapa titik seperti di seberang Stasiun Tanah Abang sampai ke Blok F, kemudian ke Blok A.
Dari sini, lanjut Darussalam, berarti ada masalah di pengelolaan pasar Tanah Abang. Sebab menurut pedagang, ketika momen menjelang Ramadan seperti sekarang ini, pusat perdagangan di dalam pasar Tanah Abang sangat ramai dipenuhi para pengunjung, sehingga banyak pengunjung yang enggan berdesak-desakan di dalam gedung.
"Dengan kondisi gedung yang kelewat ramai itu, para pengunjung jadi malas untuk masuk ke dalam kawasan pusat perbelanjaan karena mengurangi rasa nyaman mereka. Itulah yang kemudian memancing para pedang untuk menjemput bola di luar gedung, dalam hal ini membuka lapak mereka di trotoar jalan seraya berharap untuk menambah omset," ujarnya.
Menurut Darussalam, itulah yang harus segera dicari solusi agar para pengunjung merasa nyaman berbelanja dan pedagang tidak perlu lagi ada di trotoar jalan.
"Masalah ini yang sebenarnya harus dipikirkan solusinya oleh pemerintah agar para pedagang tidak terus menerus membandel. Sebab bila solusi ini belum didapat, maka kondisi trotoar yang dijadikan lapak dagang akan terus menerus dilihat di masa depan," kata Wakil Ketua DPW PKB DKI ini.
Dengan solusi ini pula Pemprov DKI sebenarnya jadi mengurangi beban tugas mereka dan beban tugas dari Satpol PP yang sampai sekarang harus terus main kucing-kucingan dengan pedagang.
Ditambahkan Darussalam, bocornya informasi terkait razia yang dilakukan Satpol PP juga mengindikasikan adanya kebocoran di dalam tubuh Satpol PP. Ini juga harus dicari solusinya agar petugas bisa menjalankan perannya dengan maksimal.
"Di satu sisi kita tidak bisa begitu saja menyalahkan pedagang. Tapi di sisi lain, kita juga berkewajiban mendukung kerja Satpol PP yang profesional. Ini yang perlu kita cari win-win solution-nya. Kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya untuk Tanah Abang, tapi juga untuk seluruh Jakarta," ungkapnya.
"Intinya pemerintah harus mencari solusi yang menguntungkan pedagang serta calon pembeli tapi tidak merugikan masyarakat umum pengguna jalan," tegas Pembina Padepokan Manggar Kelape ini menambahkan.
[rus]
