Berita

Gedung DPR/Net

Politik

Pemerintah Tak Keberatan Penambahan 10 Kursi DPR

SELASA, 16 MEI 2017 | 13:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah telah melakukan simulasi penambahan kursi DPR untuk daerah pemilihan tingkat provinsi.

Sebanyak tiga kursi untuk Provinsi Kalimantan Utara, satu kursi untuk Provinsi Kepulauan Riau, dan satu kursi Provinsi Riau, serta tambahan lima kursi lagi untuk daerah lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tambahan lima kursi itu sudah didasari pada simulasi Kemeterian Dalam Negeri dibantu Kementerian Keuangan. Lima kursi ini di luar tambahan lima kursi akibat pembentukan daerah otonomi baru.


"Lima kursi ditambah lima opsi dari usulan pemerintah untuk Kaltara, Kepulauan Riau dan Riau," sebut Tjahjo di Jakarta, Selasa (16/5).

Jumlah tersebut masih dianggap minim oleh DPR, dimana mereka mengingkan ada penambahan 19 kursi. Namun, tentu pemerinta sendiri menilai kalau usulan tersebut terlalu banyak.

"Kami menganggap jumlah 19 orang itu kebesaran seperti simulasi DPR. Kalau tambahan lima anggota DPR usulan kami dianggap kurang, tentu masih bisa ada tawar-menawar," ujar Tjahjo.

Politisi PDIP ini menargetkan, pembicaraan dan lobi antar fraksi dan DPR selesai pada akhir Mei. Usulan yang masuk ke Tim Perumus antara lain tambahan lima kursi di luar lima kursi lain yang wajib disediakan pemerintah. Artinya ada 10 kursi lagi untuk Pemilu Legislatif 2019. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya