Berita

Christos Stylianides/Press TV

Dunia

Uni Eropa Dorong Akses Bantuan Terhadap Rohingya Di Myanmar

SENIN, 15 MEI 2017 | 19:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

. Seorang pejabat senior Uni Eropa (UE)  meminta pemerintah Myanmar untuk mengizinkan akses kemanusiaan yang tidak terbatas ke negara Rakhine yang bermasalah.

Komisioner UE untuk bantuan Christos Stylianides mengatakan pada akhir kunjungan tiga hari ke Myanmar (Minggu, 14/5) bahwa ia telah meminta pemerintah Myanmar untuk memberi blok tersebut akses penuh ke wilayah tersebut, di mana etnis Muslim Rohingya dikepung.

"Saya sering mengemukakan masalah ini dalam pertemuan saya, tidak hanya dengan menteri tapi juga dengan komisaris distrik Maungdaw," katanya, merujuk pada salah satu daerah yang dikurung di Rakhine.


"Banyak masalah tetap ada untuk melihat apa yang kita inginkan tentang akses kemanusiaan," kata Stylianides.

Dia mengatakan beberapa pekerja bantuan asing diizinkan memasuki wilayah tersebut namun jumlahnya belum cukup, setidaknya 16.000 orang masih mengungsi. Dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan tempat berlindung yang memadai sebelum musim hujan dimulai.

Untuk diketahui bahwa ratusan Muslim Rohingya telah terbunuh dan puluhan ribu lainnya dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di kamp-kamp dalam kondisi mengerikan di Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia akibat kekerasan yang dilakukan oleh para ekstremis Budha atau tentara Myanmar.

Pemerintah di Myanmar membantah memiliki kewarganegaraan penuh terhadap populasi Rohingya yang berkekuatan 1,1 juta jiwa. Myanmar menyebut mereka adalah imigran gelap dari Bangladesh.

Sejak Oktober 2016, pasukan militer Myanmar telah melakukan tindakan keras terhadap masyarakat. Tindakan pemerintah terhadap etnis Rohingnya menjadi sorotan dunia, terutama menyangkut penegakan HAM bagi mereka. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya