Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Trump Berhati-hati Soal Langkah Pemindahan Kedubes AS Ke Yerusalem

SENIN, 15 MEI 2017 | 16:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya mencari cara untuk bisa menepati janjinya memindahkan Kedubes AS di Tel Aviv Israel ke Yerusalem, namun di sisi lain tetap menjalankan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.

Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah menunjukkan tanda-tanda menyimpan janji kampanyenya untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, sambil berjanji untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai sebuah kesepakatan perdamaian Timur Tengah.

"Presiden sedang sangat berhati-hati untuk memahami bagaimana keputusan semacam itu akan berdampak pada proses perdamaian," jelas Sekretaris Negara Rex Tillerson akhir pekan kemarin seperti dimuat Reuters.


Hal itu disampaikan hanya beberapa hari sebelum Trump memulai perjalanan Timur Tengah yang mencakup pertemuan dengan para pemimpin Israel dan Palestina.

Untuk diketahui bahwa Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terpisahkan dan menginginkan semua negara asing memindahkan kedutaan mereka di sana. Relokasi tersebut sangat ditentang oleh banyak sekutu AS karena Palestina juga mengklaim kota itu sebagai ibukota mereka.

Tillerson mengatakan bahwa keputusan Trump sangat bergantung pada bagaimana hal itu dilihat oleh pemerintah di wilayah tersebut, termasuk apakah Israel menganggapnya bermanfaat bagi inisiatif perdamaian atau mungkin sebuah gangguan.

Komentarnya menarik tanggapan cepat dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Posisi Israel telah dinyatakan berkali-kali sebelumnya kepada pemerintah Amerika dan dunia," kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem tidak akan membahayakan proses perdamaian, hal itu akan melakukan hal yang sebaliknya. Ini akan memajukannya dengan meluruskan kesalahan historis dan dengan menghancurkan fantasi Palestina bahwa Yerusalem bukanlah ibu kota Israel," sambungnya. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya