HARI INI Aksi Solidaritas Untuk Ahok, dengan cara penyalaan lilin, kembali digelar. Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini penyalaan lilin dilakukan secara serentak di berbagai kota, tersebar di empat benua: Asia, Australia, Amerika dan Eropa. Jadi tidak hanya di Jakarta dan kota-kota lainnya di seluruh Nusantara.
Bagaimana kita menyikapinya?
Bagi para pihak yang melihatnya dari sudut pandang politik, aksi ini boleh jadi murni ekses dari pertarungan Ahok dan Anies di Pilkada DKI 2017.
Aksi sebuah pembelaan semata terhadap seorang Ahok Basuki Tjahaja Purnama. Sehingga atas dasar ini, aksi itu patut dilihat sebagai internasionalisasi sebuah peristiwa dalam negeri.
Ada yang menanggapi aksi ini dengan sikap biasa-biasa saja, tapi ada juga yang serius. Yang terakhir ini menganggap aksi ini hanya memperpanjang keterbelahan bangsa Indonesia yang sudah retak.
Saya berpandangan lain yang mungkin tidak populer bahkan bisa terkesan berpihak kepada Ahok.
Bahwa aksi ini muncul karena adanya Solidaritas Ahok, tetapi perlu juga melihatnya dari dari sisi sosiologis. Sebuah anti-klimaks atas lahirnya sebuah kesadaran bahwa persatuan itu perlu diekspresikan dalam bentuk lilin-lilin kecil. Lilin lebih efektif dari pada jargon-jargon klise.
Warga Indonesia yang berdiaspora di berbagai kota di dunia sesungguhnya rindu dan cinta pada tanah air. Tetapi selama ini mereka tidak punya cara bagaimana menyampaikan kerinduan itu. Apalagi dalam waktu yang bersamaan.
Kebetulan ada aksi Solidaritas Untuk Ahok. Inilah dijadikan momentum untuk mengekspresikan kerinduan itu.
Mengapa saya berpandangan partisan seperti itu? Antara lain saya tidak yakin semua warga yang ikut serta dalam penyalaan lilin itu memiliki latar belakang profesi sebagai politisi. Saya juga ragu semua yang ikut serta dalam Aksi Bela Ahok, benar-benar paham tentang persoalan Ahok Basuki Tjahaja Purnama. Baik itu yang berkaitan dengan soal Pilkada, penyidangan atas perkaranya ataupun ikutan lainnya yang tidak terekspose.
Itu sebabnya penyalaan lilin-lilin kecil itu perlu dilihat dan direspons secara terukur. Tidak harus reaktif apalagi emosional.
Aksi ini juga tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Seperti yang terbaca di berbagai postingan media sosial - bahwa kelompok pendukung Ahok sedang meminta bantuan asing.
Tanpa aksi penyalaan lilin, pihak asing khususnya yang berkepentingan untuk mengganggu dan mengobok-obok Indonesia, sudah jauh lebih paham tentang keadaan Indonesia. Mereka hanya menungggu momentum dan melalui pintumana harus masuk: entry point.
Tanpa lilin-lilin seperti dimaksud, jika asing memang berkeinginan mencampur urusan internal Indonesia, akan masuk dengan sendirinya.
Dan untuk semua itu, mereka lebih siap dengan run-down agenda, bagaimana mengintervensi secara efektif dan produktif.
Yang perlu diberi perhatian khusus justru peristiwa yang terjadi di Manado kemarin. Yakni pengusiran politisi Fahri Hamzah dari bumi Nyiur Melambai oleh masyarakat Manado dan Minahasa.
Sebab setelah berhasil mengusir Fahri Hamzah, tersiar kabar pada hari kemarin juga bahwa pada Senin 15 Mei 2017 akan digelar pembentukan sebuah negara baru dengan tag-line "Minahasa Merdeka". Pembentukan itu melalui referendum.
Sekalipun referendum itu baru bersifat deklarasi dan tidak berbentuk sebagai pemungutan suara, namun hal ini harus dilihat sebagai embrio, untuk memisahkan diri wilayah Minahasa dari NKRI.
Aksi ini yang tidak boleh dianggap enteng.
Pendeklarasian "Minahasa Merdeka" lebih mendesak ditanggapi mengingat di daerah ini pada tahun 1956, di sudah pernah berdiri sebuah gerakan yang terkenal dengan nama "Permesta" (Perjuangan Rakyat Semesta).
Gerakan ini oleh para sejarawan ditulis sebagai sebuah gerakan separatis, mau memisahkan diri dari NKRI. Walaupun para pendirinya sendiri membantah dengan sejumlah argumentasi.
Tetapi yang jelas "Permesta" sudah menjadi salah satu gerakan yang menentang pemerintahan resmi yang berpusat di Jakarta.
Bahwasanya "Permesta" berhasil dilumpuhkan oleh TNI dan para pendiri gerakan tersebut, kini sudah banyak yang meninggal, tetapi semangat "Permesta" di tanah Minahasa sesungguhnya masih hidup.
Semangat itu menurun ke generasi muda dan tidak sedikit generasi muda yang ada di Minahasa serta Manado dan sekitarnya, masih bangga sebagai generasi penerus "Permesta".
Hal ini bisa dibuktikan berdirinya ormas seperti "Laskar Manguni". Demikian juga dari tanggapan masyarakat Minahasa yang identik dengan etnis Manado, terhadap sebuah buku tentang "Permesta".
Adalah Benny Tengker, pengelolah lembaga Pendidikan ASMI/AMI Jakarta, yang juga bekas tentara "Permesta" menerbitkan buku dengan judul "Inga Inga Permesta" pada tahun 2009. Maksudnya Jangan Lupa Tentang Permesta.
Di luar dugaan, sejak diluncurkan, setiap tahun terus dicetak dengan jumlah tiras yang relatif cukup banyak. Dan pembaca buku tersebut rata-rata generasi muda, yang lahir setelah "Permesta" dihancurkan oleh pasukan TNI, pimpinan Jenderal Nasution.
Selain itu generasi muda setempat diinspirasi oleh buku lainnya. "Permesta Half A Rebellion", karya Barbara S. Havey.
Buku ini sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Penerbit Tempo dengan judul baru "Pemesta Pemberontakan Setengah Hati".
Tanpa tambahan provokasi, buku karya diplomat Amerika Serikat ini, seakan mengingatkan kegagalan "Permesta" seharusnya tidak terjadi. Itu sebabnya kebangkitan "Permesta" itu harus dilakukan lagi. Dan menjadi tugas serta kewajiban generasi muda di Minahasa untuk merealisasikannya.
Dan kebangkitan itu perlu dihadirkan di tanah Minahasa yang geopolitiknya, merambah sampai ke kota Manado.
Sehingga kalau muncul gagasan dari generasi muda di Manado, kemarin, ingin mendirikan "Minahasa Merdeka", tidak ada salahnya bahwa hal itu perlu ditafsirkan sebagai upaya mendirikan "Permesta" Babak Kedua.
Yang juga perlu dipahami, siapa sebenarnya Barbara Harvey dan mengapa buku tentang "Permesta" itu dia terbitkan.
Barbara Harvey, terakhir tercatat sebagai profesor di Washington University dan seorang intelektual yang banyak menulis tentang buku yang bertemakan pemberontakan. Dia juga menulis buku Kahar Muzakar, pemimpin DII/TII Sulawesi Selatan.
Buku "Permesta", merupakan bagian dari tesis Barbara untuk gelar Phd. Untuk pengumpulan bahan, sebagai mahasiswi dia melakukan riset di Indonesia.
Setelah meraih doktor di negaranya, Barbara kembali ke Indonesia di tahun 1980-an dengan status diplomat. Ia menjadi Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya.
Seusai bertugas di ibukota provinsi Jawa Timur, Barbara Harvey dipindahkan ke Jakarta sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) atau Wakil Duta Besar.
Oleh banyak negara Barat, seorang DCM biasanya diartikan sebagai seorang Kepal Intelejen Kedutaan yang bersangkutan.
Yang tak kalah mengejutkan, setelah Barbara kembali ke Washington, di tahun 2005, dokumen-dokumen CIA dinyatakan terbuka untuk publik. Di sini baru terungkap Barbara sebagai salah seorang agen CIA.
Artinya sejak kedatangannya ke Indonesia sebagai mahasiswa di awal tahun 1970-an, Barbara sudah memiliki tugas ganda. Periset dan mata-mata.
Statusnya sebagai agen CIA lebih diperjelas dengan pengungkapan bahwa Stepleton Roy yang juga pernah bertugas sebagai Duta Besar di Indonesia, sesungguhnya mengawali karirnya selaku agen rahasia - CIA.
Dalam rangka penyusunan buku tersebut Babara melakukan wawancara dengan sejumlah pentolan "Permesta" seperti Ventje Sumual dan Alex Kawilarang.
Pada satu kesempatan, yang waktu persisnya saya sudah lupa, kepada Ventje Semual (almarhum) saya tanyakan tentang buku karya Barbara. Sebab dalam buku tersebut Barbara antara lain mengungkapkan Ventje Sumual, menolak menjawab sejumlah pertanyaan penting yang diajukannya.
Om Ventje menjawab, sikap itu dilakukannya, sebab dia mencurigai status Barbara Harvey sebagai mahasiswi peneliti.
"Dia kira kita orang bodok. Jadi lebe bae kita nyanda jawab jo", ujar Om Ventje dalam bahasa Melayu Manado. Yang terjemahan bebasnya, kurang lebih begini.
"Dia pikir saya ini orang bodoh. Jadi lebih baik saya tidak jawab pertanyaannya".
Dari sini saya punya persepsi penerbitan buku "Permesta" oleh Barbara Harvey, nampaknya tidak sekedar untuk menunjukan kemampuan intelektualnya sebagai penulis dan analis persoalan di Indonesia.
Buku merupakan salah satu alat dan cara Amerika melakukan infiltrasi ke Indonesia.
Infiltrasi tidak selalu berbentuk pasukan dan senjata, tetapi bisa juga melalui karya intelektual. Pemahaman intelektual ini bisa tinggal dalam memori manusia untuk waktu yang tidak terbatas.
Bukan bermaksud menghadirkan yang tidak ada mejadi ada, tetapi latar belakang ini mengingatkan saya bahwa deklarasi "Minahasa Merdeka" di bumi Nyiur Melambai, seperti sebuah usaha reinkernasi "Permesta".
Jadi hendaknya jangan diremehkan.
Deklarasi itu lebih bermuatan detonator, ketimbang api dari lilin-lilin kecil yang dinyalahkan sebagai wujud solidaritas terhadap si Ahok.
[***]Catatan Tengah, Minggu 14 Mei 2017
Penulis adalah wartawan senior
