Berita

Pemilu Nepal/Press TV

Dunia

Warga Nepal Gunakan Hak Suara Pilih Pemimpin Daerah

MINGGU, 14 MEI 2017 | 18:24 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Nepal berbaris untuk memilih perwakilan di dewan kota dan desa untuk pertama kalinya dalam dua dekade, sebuah pertanda bahwa demokrasi yang rapuh di negara itu mungkin akan stabil.

Posisi lokal yang penting telah diduduki oleh birokrat yang ditunjuk pemerintah karena pemilihan tidak dapat diadakan di tengah pemberontakan komunis berusia 10 tahun dan bertahun-tahun dalam menunda penyusunan konstitusi baru.

Tahap pertama pemungutan suara di setengah negara Himalaya pada hari Minggu (14/5) sebagian besar bersifat damai. Sebuah tim pembuangan persenjataan tentara berhasil meledakkan dua alat peledak di dekat ibu kota, Kathmandu, yang ditanam di seberang rumah calon.


Sebuah partai komunis kecil yang dikenal karena kekerasan di masa lalu telah mengancam untuk mengganggu pemilihan tersebut, dengan mengatakan bahwa negara tersebut memerlukan lebih banyak reformasi politik sebelum dapat siap menghadapi pemilihan tersebut.

Dua tahun yang lalu, anggota parlemen mengeluarkan undang-undang baru untuk menggantikan sistem monarki lama, dan menyusun peraturan untuk pemilihan provinsi dan parlemen. Konstitusi dianggap sebagai kemenangan besar, setelah delapan tahun bertengkar politik mengenai persyaratannya. Tapi tidak semua orang merasa bahagia, dan perjalanannya memicu berbulan-bulan demonstrasi oleh kelompok etnis di selatan yang merasa tidak ada perubahan bagaimana dokumen tersebut membagi distrik-distrik di negara tersebut.

Hampir 50.000 kandidat berlomba-lomba untuk 13.556 posisi. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya