Berita

Ilustrasi/CNA

Dunia

Penyidik Internasional Buru Hacker Di Balik Serangan Siber Global

MINGGU, 14 MEI 2017 | 17:12 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penyidik ​​internasional memburu orang-orang di balik serangan cyber yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mempengaruhi sistem di belasan negara, termasuk bank, rumah sakit dan agen pemerintah.

Serangan tersebut, yang dimulai pada hari Jumat (12/5)  digambarkan sebagai serangan uang tebusan cyber terbesar, menyerang lembaga negara dan perusahaan besar di seluruh dunia, mulai dari bank-bank Rusia dan rumah sakit Inggris hingga pabrik-pabrik mobil FedEx dan Eropa.

"Serangan baru-baru ini pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan membutuhkan penyelidikan internasional yang kompleks untuk mengidentifikasi penyebabnya," kata Europol, badan kepolisian Eropa.


Europol mengatakan sebuah gugus tugas khusus di European Cybercrime Center-nya dirancang khusus untuk membantu investigasi semacam itu dan akan memainkan peran penting dalam mendukung penyelidikan.

Serangan tersebut menggunakan ransomware yang tampaknya memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi Microsoft, mengunci file pengguna kecuali jika mereka membayar jumlah tertent dalam mata uang virtual Bitcoin.

Gambar muncul di layar korban yang meminta pembayaran sebesar US $ 300 di Bitcoin, dengan mengatakan: "Ooops, berkas Anda telah dienkripsi!"

Para korban dituntut untuk membayarkan tebusan dalam waktu tiga hari atau harganya akan melonjak dua kali lipat, dan jika tidak ada yang diterima dalam tujuh hari maka file akan dihapus, sesuai dengan pesan layar.

Namun para ahli dan pemerintah sama-sama memperingatkan agar tidak menuruti permintaan para hacker tersebut.

"Membayar uang tebusan tidak menjamin file terenkripsi akan dirilis," kata tim tanggap darurat komputer Departemen Dalam Negeri AS.

"Ini hanya menjamin bahwa pelaku kejahatan menerima uang korban, dan dalam beberapa kasus, informasi perbankan mereka," jelasnya.

Para ahli dan pejabat menawarkan perkiraan yang berbeda mengenai cakupan serangan tersebut, namun semua sepakat bahwa hal itu sangat besar.

Mikko Hypponen, chief research officer di perusahaan keamanan cyber yang berbasis di Helsinki F-Secure, mengatakan kepada AFP bahwa itu adalah wabah ransomware terbesar dalam sejarah, dengan mengatakan bahwa 130.000 sistem di lebih dari 100 negara telah terpengaruh.

Dia mengatakan Rusia dan India terkena pukulan keras, terutama karena Microsoft Windows XP, salah satu sistem operasi yang paling berisiko, masih banyak digunakan di dua negara tersebut. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya