Berita

KH. Said Aqil Siradj/Net

Politik

Ketum PBNU: Organisasi Yang Merongrong Pancasila Harus Dibubarkan!

SABTU, 13 MEI 2017 | 03:18 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung penuh upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menurut Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, HTI memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila sehingga layak untuk dibubarkan.

"Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinnekaan, tidak menghormati UUD 45, harus dibubarkan," tegasnya dalam acara bertajuk 'Khilafah Dalam Pandangan Islam' di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (12/5).


Kiai Said mengakui bahwa dalam penyebaran dakwah HTI tidak dilakukan dengan anarkis. Namun begitu, agenda HTI untuk mendirikan khilafah, yang salah satunya adalah dengan mengubah Pancasila, dinilai sangat berbahaya bagi kerukunan bangsa.

"Sangat bahaya kalau dibiarkan menjadi besar. Bisa berpotensi perpecahan, konflik, bahkan perang saudara," urainya.

Kiai Said menjelaskan bahwa dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan Negara Islam, tapi Negara Madinah yang penduduknya terdiri atas muslim pendatang, muslim pribumi, dan nonmuslim yahudi. Kata Madinah sendiri berasal dari kata madani yang berarti masyarakat sejahtera, bermoral, beragama, cerdas, maju ekonomi dan teknologinya

"Nabi tidak pernah mendirikan Negara Islam ataupun Negara Arab, tapi beliau mendirikan Negara Madinah," pungkasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya