Thailand Peringatkan Facebook Untuk Blokir Konten Kontra-Monarki

Pihak berwenang di Thailand telah memperingatkan Facebook untuk mencatat konten yang kritis terhadap monarki, bila tidak, maka akan ada ancaman tindakan hukum.

Raksasa media sosial itu telah diberikan waktu sampai Selasa depan untuk menghapus lebih dari 130 item dari halaman yang dapat dilihat di Thailand.

Diketahui bahwa pemerintah militer Thailand yang merebut kekuasaan di Thailand pada tahun 2014 telah berusaha keras untuk menekan setiap kritik terhadap monarki.

Ribuan situs telah diblokir, dan orang-orang tertangkap karena berbagi, atau bahkan menyukai posting Facebook yang dianggap tidak menarik bagi monarki telah diadili.

Menanggapi peringatan dari Thailand, Facebook mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan permintaan dari pemerintah untuk memblokir materi, dan akan mematuhi jika melanggar undang-undang setempat.

Setiap komentar yang kritis terhadap monarki dapat menyebabkan penuntutan di bawah undang-undang Thailand yang ketat.

Komisi Penyiaran Nasional dan Telekomunikasi mengatakan kepada BBC bahwa Facebook telah bekerja sama dalam memblokir beberapa halaman, namun lebih dari 130 orang yang dianggap ilegal tetap terlihat di Thailand.

Tahun lalu, wakil perdana menteri negara itu mengatakan Google setuju untuk bekerja sama dengan penghapusan konten online yang menghina kerajaan Thailand.

Perusahaan internet AS mengatakan bahwa mereka mengikuti kebijakan penghapusan konten yang ada.

"Ketika kami diberi tahu tentang konten yang ilegal melalui proses resmi, kami akan membatasinya di negara yang ilegal setelah ditinjau secara menyeluruh," kata Google saat itu. [mel]