Berita

Facebook/BBC

Global

Thailand Peringatkan Facebook Untuk Blokir Konten Kontra-Monarki

JUMAT, 12 MEI 2017 | 15:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pihak berwenang di Thailand telah memperingatkan Facebook untuk mencatat konten yang kritis terhadap monarki, bila tidak, maka akan ada ancaman tindakan hukum.

Raksasa media sosial itu telah diberikan waktu sampai Selasa depan untuk menghapus lebih dari 130 item dari halaman yang dapat dilihat di Thailand.

Diketahui bahwa pemerintah militer Thailand yang merebut kekuasaan di Thailand pada tahun 2014 telah berusaha keras untuk menekan setiap kritik terhadap monarki.


Ribuan situs telah diblokir, dan orang-orang tertangkap karena berbagi, atau bahkan menyukai posting Facebook yang dianggap tidak menarik bagi monarki telah diadili.

Menanggapi peringatan dari Thailand, Facebook mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan permintaan dari pemerintah untuk memblokir materi, dan akan mematuhi jika melanggar undang-undang setempat.

Setiap komentar yang kritis terhadap monarki dapat menyebabkan penuntutan di bawah undang-undang Thailand yang ketat.

Komisi Penyiaran Nasional dan Telekomunikasi mengatakan kepada BBC bahwa Facebook telah bekerja sama dalam memblokir beberapa halaman, namun lebih dari 130 orang yang dianggap ilegal tetap terlihat di Thailand.

Tahun lalu, wakil perdana menteri negara itu mengatakan Google setuju untuk bekerja sama dengan penghapusan konten online yang menghina kerajaan Thailand.

Perusahaan internet AS mengatakan bahwa mereka mengikuti kebijakan penghapusan konten yang ada.

"Ketika kami diberi tahu tentang konten yang ilegal melalui proses resmi, kami akan membatasinya di negara yang ilegal setelah ditinjau secara menyeluruh," kata Google saat itu. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya