Berita

Kim Gwang-ho/BBC

Dunia

Gara-gara Whistleblower, Hyundai Dan Kia Diwajibkan Tarik Ribuan Mobil

JUMAT, 12 MEI 2017 | 14:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Korea Selatan telah memerintahkan pembuat mobil Hyundai dan Kia Motors untuk menarik sekitar 240 ribu mobil buatannya setelah mendapat kabar dari whistleblower.

Sang whistlerblower yakni Kim Gwang-ho merupakan bekas karyawan Hyundai. Ia mengemukakan kekhawatiran tentang cacat yang mempengaruhi 12 model mobil yang berbeda.

Ini adalah pertama kalinya pemerintah negara tersebut mengeluarkan recall kendaraan wajib.


Hyundai dan Kia menolak untuk bertindak secara sukarela, mengatakan bahwa ada masalah yang ada tidak ada yang membahayakan keselamatan.

Kia adalah afiliasi dari Hyundai, dan pejabat meminta jaksa negara tersebut untuk mencari bukti penutupan di pembuat mobil.

Model yang terkena dampak meliputi hatchback Hyundai i30, sedan menengah Sonata, Genesis mewah dan Kia's Mohave serta minivan Karnaval. Model-model ini dan yang lainnya ditemukan memiliki masalah dengan pipa vakum, selang bahan bakar, lampu rem parkir dan beberapa bagian rusak lainnya.

Penarikan yang direncanakan akan menambah 1,5 juta mobil yang ditawarkan Hyundai dan Kia untuk diperbaiki bulan lalu di Korea Selatan dan Amerika Serikat karena kemungkinan mogok mesin.

Kim Gwang-ho, pria berusia 55 tahun di balik recall Hyundai yang spesifik ini mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi di perusahaan tersebut, karena dia tidak dapat membiarkan penumpang melakukan perjalanan dengan kendaraan yang mereka tidak ketahui da permasalahan.

Kim sendiri telah bekerja di Hyundai selama lebih dari 25 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya