Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Beda Pandangan Soal Kesepakatan Iklim Di Internal Trump

SELASA, 09 MEI 2017 | 19:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penasihat Donald Trump mengelar pertemuan awal pekan ini untuk memutuskan apakah Amerika Serikat akan tetap dalam kesepakatan iklim Paris atau tidak.

Perdebatan internal tersebut menunjukkan adanya perpecahan mendalam dalam pemerintahan Trump, soal apakah akan membuang pakta tersebut, yang dibuat pada tahun 2015 ketika hampir 200 negara setuju untuk mengekang emisi gas rumah kaca mereka untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya, atau justru mempertahankannya.

Dikabarkan The Guardian, Trump sendiri diketahui telah berjanji untuk membatalkan kesepakatan tersebut selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu.


Ia mengatakan akan ada keputusan besar mengenai kesepakatan menjelang pertemuan negara-negara G7 akhir bulan ini di Sisilia. Presiden dilaporkan condong ke arah keluar dari kesepakatan tersebut, meskipun ia masih dapat memutuskan untuk menurunkan keterlibatan Amerika daripada mengakhiri sepenuhnya.

Faksi yang berbeda di internal Trump telah bentrok mengenai apakah AS harus mencabutnya. Steve Bannon, ahli strategi utama Trump, lebih menyukai penarikan diri, seperti juga Scott Pruitt, administrator EPA, yang menyebutnya sebagai "kesepakatan bisnis yang buruk untuk negara ini".

Sementara itu Rick Perry, sekretaris energi, mengatakan bulan lalu "Kita mungkin perlu menegosiasikan kembali" kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Rex Tillerson, sekretaris negara, dan penasihat Trump Ivanka Trump dan Jared Kushner, dipahami untuk mendukung sisa kesepakatan. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya